Baca Lainnya :

• UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan0

Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), resmi menggelar Workshop Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan Kota Bontang (PJPK) Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Turut hadir Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Forestwanto, narasumber dari perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurika Khoiriyah, serta 25 peserta dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa pembangunan kependudukan menjadi aspek strategis yang memiliki peran penting, sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terarah dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

Ia menyoroti pentingnya penanganan kependudukan yang spesifik di 15 kelurahan di Kota Bontang, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda di tiap wilayah.

“Karakteristik penduduk di tiap wilayah tidak sama. Misalnya, penanganan penduduk di wilayah utara yang dekat dengan industri tentu berbeda dengan wilayah lainnya. Fokus kita juga tertuju pada wilayah seperti Bontang Lestari untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga di sana terjaga,” ujar Agus Haris.

Workshop tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun roadmap pembangunan kependudukan yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Kota Bontang.

Melalui penyusunan PJPK Tahun 2026, Pemkot Bontang juga menargetkan terciptanya sinkronisasi program lintas sektor guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian penduduk, hingga penguatan ketahanan keluarga di seluruh wilayah kota.