- Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran
- Neni Sebut Kearsipan Jadi Fondasi Reformasi Birokrasi di Bontang
- Perkim Bontang Belum Berencana Tambah Rusunawa di Pusat Kota, Fokus Pemetaan Kebutuhan Berdasarkan D
- Perkim Bontang Genjot Perbaikan Unit Rusunawa Rusak, Target Kurangi Daftar Tunggu Penghuni
- Perkim Bontang Sebut Untuk Antrean Hunian di Rusunawa Api-Api dan Loktuan Masih Mengular
- Perbedaan Tarif Rusunawa Disesuaikan dengan Kondisi Bangunan, Bukan Fasilitas
- Perkim Bontang Terapkan Tarif Bertingkat di Rusunawa, Lantai Bawah Lebih Mahal karena Akses Lebih Mu
- Tarif Rusunawa di Bontang Berbeda Tiap Lantai, Perkim Pastikan Fasilitas Tetap Sama
- Sepi Peminat, Rusunawa Guntung Jadi Bahan Evaluasi Perkim Bontang
- Akses Jauh Jadi Kendala, Peminat Rusunawa Guntung Masih Relatif Rendah
Perkim Bontang Belum Berencana Tambah Rusunawa di Pusat Kota, Fokus Pemetaan Kebutuhan Berdasarkan D

Keterangan Gambar : Kepala Perkim Bontang, Usman
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang belum berencana, untuk menambah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan pusat kota. Meski demikian, peluang penambahan Rusunawa di wilayah tertentu tetap terbuka apabila kebutuhan masyarakat, menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Baca Lainnya :
- Perkim Bontang Genjot Perbaikan Unit Rusunawa Rusak, Target Kurangi Daftar Tunggu Penghuni0
- Perkim Bontang Sebut Untuk Antrean Hunian di Rusunawa Api-Api dan Loktuan Masih Mengular0
- Perbedaan Tarif Rusunawa Disesuaikan dengan Kondisi Bangunan, Bukan Fasilitas0
- Perkim Bontang Terapkan Tarif Bertingkat di Rusunawa, Lantai Bawah Lebih Mahal karena Akses Lebih Mu0
- Tarif Rusunawa di Bontang Berbeda Tiap Lantai, Perkim Pastikan Fasilitas Tetap Sama0
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kota Bontang, Usman, mengatakan pembangunan Rusunawa tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau permintaan semata. Setiap usulan harus didukung data yang menunjukkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau di wilayah kota sepertinya sudah cukup, jadi kami tidak ingin menambah Rusunawa lagi. Akan tetapi ada beberapa wilayah yang nantinya akan kami usulkan untuk penambahan Rusunawa, tentunya dengan berdasarkan data,” ungkapnya, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, setiap usulan pembangunan Rusunawa yang diajukan kepada pemerintah pusat harus dilengkapi dengan kajian dan data pendukung. Hal itu diperlukan untuk membuktikan bahwa kebutuhan hunian memang benar-benar ada dan layak, mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kita mengusulkan ke pusat itu dengan by data,” tegasnya.
Usman menjelaskan, salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah peminat dan calon penghuni yang masuk dalam daftar tunggu. Jika antrean penghuni terus bertambah dan kapasitas Rusunawa yang ada sudah tidak mampu menampung kebutuhan masyarakat, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembangunan Rusunawa baru.
Saat ini, beberapa Rusunawa seperti Api-Api dan Loktuan diketahui memiliki daftar tunggu yang cukup panjang, karena tingkat keterisiannya sudah sangat tinggi. Kondisi tersebut terus dipantau sebagai bagian dari evaluasi kebutuhan hunian di masa mendatang.
“Kalau memang peminat atau calon penghuni Rusunawa mulai menumpuk, untuk mengurangi antrean yang panjang, kami akan mendata kembali,” katanya.
Pendataan tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan kebutuhan hunian secara lebih akurat. Dengan pendekatan berbasis data, pembangunan Rusunawa diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Perkim menegaskan bahwa prioritas saat ini masih difokuskan pada optimalisasi Rusunawa yang sudah ada, termasuk melakukan perbaikan unit yang rusak dan meningkatkan tingkat keterisian hunian. Namun, jika kebutuhan terus meningkat dan didukung data yang kuat, usulan pembangunan Rusunawa baru tetap akan dipertimbangkan.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Bontang berharap penyediaan hunian vertikal dapat terus menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan secara terukur dan berdasarkan data yang valid.










.jpg)
