ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,441 pada tahun 2024, meningkat 0,027 poin dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, yang menilai tren tersebut sebagai indikasi kemunduran dalam upaya mencapai kesetaraan gender di daerah.

“Kenaikan angka IKG ini menjadi indikasi bahwa kesetaraan gender kita malah menurun. Ini adalah fenomena yang harus segera kita perbaiki,” tegas Shemmy.

Menurutnya, peningkatan IKG menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih menghambat perempuan dalam mendapatkan akses dan peran yang setara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun kesehatan. Beberapa faktor yang disebut berkontribusi terhadap tingginya ketimpangan antara lain kurangnya pemberdayaan perempuan, rendahnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, pernikahan dini, serta menurunnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim: Wajar Jika Masih Ada Keterbatasan Regulasi dan Anggaran0
• Hartono Soroti Ketimpangan Layanan Kesehatan di Paser0
• DPRD Kaltim Dukung Rencana RS Internasional di Samarinda0
• Fuad Fakhruddin Desak Penegakan Tegas Aturan Sampah0
• Pejabat Bappeda Kutim Dilaporkan ke Majelis Etik, Diduga Susun Anggaran Diam-diam0

“Semua faktor ini sangat mempengaruhi. Jika perempuan tidak memiliki akses yang setara di berbagai sektor, maka ketimpangan gender akan terus terjadi,” jelasnya.

Shemmy menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat perempuan, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menekan angka ketimpangan tersebut. Ia mendorong adanya kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berperan strategis di berbagai lini pembangunan.

“Kami sebagai wakil rakyat perempuan punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan di Kaltim dapat berkontribusi lebih besar, memiliki peran strategis, dan diberdayakan secara maksimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya program-program yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan layanan kesehatan reproduksi, serta kampanye pencegahan pernikahan dini. Menurutnya, akses perempuan dalam pemerintahan dan kebijakan publik harus diperluas agar suara dan kepentingan mereka terwakili secara adil.

Shemmy optimis bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil, angka ketimpangan gender di Kaltim dapat ditekan.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memperjuangkan hak perempuan agar lebih dihargai, diberdayakan, dan diberikan kesempatan yang setara di semua sektor,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)