ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hartono Basuki. Ia menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat Paser memperoleh akses kesehatan yang adil dan setara dengan daerah lain di Kaltim.

"Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat lengkap, seperti CT scan. Akibatnya, pasien harus dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh," ujar Hartono.

Ia menilai bahwa ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah merupakan bukti lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. Menurutnya, alat diagnostik tersebut bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus tersedia. Merujuk pasien ke luar daerah dalam kondisi darurat berisiko memperburuk kondisi mereka.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Rencana RS Internasional di Samarinda0
• Fuad Fakhruddin Desak Penegakan Tegas Aturan Sampah0
• Pejabat Bappeda Kutim Dilaporkan ke Majelis Etik, Diduga Susun Anggaran Diam-diam0
• Ronald Tekankan Pentingnya Kolaborasi Warga dan Pemkot Tangani Masalah Sampah0
• DPRD Samarinda Minta Pemkot Serius Dukung Relawan Bencana: Jangan Sekadar Formalitas0

Sebagai perbandingan, Hartono menyebut layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) lebih maju, salah satunya karena kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hermina,” katanya.

Hartono mengingatkan agar ketimpangan fasilitas kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. Ia menekankan bahwa daerah seperti Paser perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi, terutama karena keterbatasan fiskal dan belum memadainya infrastruktur dasar.

Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi (bankeu) secara lebih proporsional, khususnya untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

“Bankeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," tegasnya.

Hartono juga menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal agar alokasi bankeu untuk sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran mendatang. Ia menilai bahwa belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)