ADV – DPRD Samarinda Tekankan Pengelolaan APBD 2026 yang Lebih Efisien, TeAnalog News, Samarinda,  — DPRD Kota Samarinda memastikan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 sebesar Rp 3,18 triliun tetap disusun dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil final setelah adanya penyesuaian kebijakan efisiensi nasional yang turut memengaruhi besaran anggaran di daerah.

Sebelumnya, estimasi APBD Samarinda sempat berada di angka Rp 5,3 triliun. Namun, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat nilai tersebut harus diturunkan. Helmi menilai bahwa kebijakan itu tidak bisa dihindari, tetapi pemerintah daerah tetap wajib memastikan agar program prioritas tidak bergeser dari kepentingan publik.

“Penyesuaian ini konsekuensi dari kebijakan nasional. Tapi komitmen kami sama: anggaran harus digunakan seefektif mungkin untuk masyarakat,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Menjelang Akhir Tahun, DPRD Samarinda Kawal Ketat Finalisasi Revitalisasi Pasar Pagi agar Seluruh Pe0
• Helmi Abdullah: Pemangkasan APBD 2026 Jadi Tantangan Maksimalkan Pelayanan Masyarakat0
• DPRD Samarinda Dorong Percepatan Operasional Pasar Pagi0
• DPRD Samarinda Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Utama Pembangunan Pendidikan0
• Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial Demi Bendung Krisis Ketahanan Keluarga0

bahwa angka APBD tersebut belum sepenuhnya final dalam konteks total penerimaan, sebab Pemkot dan DPRD masih menunggu penetapan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari 

.Ia memastikan koordinasi dengan Pemprov Kaltim terus berjalan agar proyeksi keuangan daerah dapat dihitung secara matang dan tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2026.

Dalam kesempatan itu, Helmi menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perencanaan yang berbasis kebutuhan nyata.

Menurutnya, efisiensi harus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemerintah, bukan menurunkan produktivitas.

“Efisiensi itu bukan soal memangkas banyak hal, tapi memastikan belanja publik benar-benar memberi dampak. Itu yang akan terus kami kawal,” ujarnya.

Menanggapi munculnya perhatian publik terkait anggaran makan dan minum OPD yang totalnya mencapai Rp 90 miliar, Helmi menegaskan bahwa DPRD akan meminta penjelasan rinci agar penggunaan anggaran tersebut proporsional dan sesuai aturan.

Ia menambahkan bahwa DPRD Samarinda sudah lebih dulu melakukan penyesuaian di internal lembaga. 

Jika sebelumnya konsumsi rapat menggunakan layanan prasmanan, kini hanya disediakan makanan ringan sebagai bentuk komitmen efisiensi.

“Ini langkah kecil namun penting. Efisiensi harus dimulai dari diri sendiri. Yang terpenting produktivitas tidak terganggu,” imbuhnya.

Helmi memastikan bahwa meski terjadi penurunan nilai APBD, arah kebijakan anggaran 2026 tetap menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebut sebagai tiga sektor yang akan terus diperkuat.

“Yang utama bagi kami adalah keberlanjutan pembangunan dan layanan publik. APBD 2026 harus tetap menjawab kebutuhan warga Samarinda,” pungkasnya.