- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kaltim Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bajak Laut Menjelang HUT RI

Keterangan Gambar : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, muncul polemik pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime One Piece. Fenomena ini turut mendapat perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
Darlis menilai pengibaran simbol bajak laut pada momen kenegaraan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terlebih jika dilakukan dengan maksud provokatif. “Sangat disayangkan, apalagi di tengah kita akan merayakan hari kemerdekaan,” ujarnya di Samarinda, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, momen kemerdekaan harus dimaknai dengan menjunjung tinggi simbol negara. “Merah Putih bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan,” tegas politisi PAN tersebut.
Baca Lainnya :
- Dialog Publik Dorong Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan di Kaltim0
- Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim0
- DPRD Kaltim Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
- DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Jalan Rapak Indah Samarinda0
- DPRD Kaltim Gelar Paripurna, Bahas Ranperda BUMD dan Laporan Reses0
Darlis memahami adanya pihak yang menjadikan simbol populer sebagai bentuk kritik, namun ia menekankan ekspresi itu harus disalurkan melalui cara yang sah. “Kebebasan berpendapat boleh, tapi jangan sampai merongrong kedaulatan negara atau merendahkan simbol kenegaraan,” tandasnya.
Ia pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi, terutama saat bangsa memperingati hari kemerdekaan. “Mari kita jaga makna simbol negara, karena itu bagian dari semangat patriotisme,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
