ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-28 masa sidang 2025 dengan agenda penyampaian nota penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (4/8/2025) di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Ranperda tersebut meliputi perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kaltim.

Agenda lain dalam rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim masa sidang II tahun 2025, sekaligus penyerahan laporan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang diterima Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Kawal Dukungan untuk DMI dan Penguatan Fungsi Masjid0
• DPRD Kaltim Dukung Unmul Buka Prodi Kedokteran Hewan0
• DPRD Kaltim Inisiasi Ranperda Sungai untuk Dongkrak PAD0
• DPRD Kaltim Tinjau dan Kawal Izin Pengalihan Jalan PT Berau Coal0
• DPRD Kaltim Sambut Positif Kembalinya Garuda Indonesia Layani Rute Samarinda–Jakarta0

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Sekretaris Dewan Norhayati Usman, serta dihadiri 26 anggota dewan secara langsung dan beberapa lainnya secara daring. Turut hadir Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, dan kepala perangkat daerah Kaltim.

Hasanuddin menjelaskan, reses anggota dewan masa sidang II tahun 2025 dilaksanakan pada 1–8 Juli lalu di enam daerah pemilihan (dapil) se-Kaltim. “Maksud reses adalah menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat di kabupaten/kota sebagai bagian dari tugas pokok DPRD dalam pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan,” ujarnya.

Laporan reses masing-masing fraksi kemudian disampaikan secara bergiliran, di antaranya Fraksi Partai Golkar oleh Apansyah, Fraksi Gerindra oleh Sabaruddin Panrecalle, Fraksi PDI Perjuangan oleh H Baba, Fraksi FKB oleh Jahidin, Fraksi PAN–Nasdem oleh Baharuddin Demmu, Fraksi PKS oleh Subandi, serta Fraksi Demokrat–PPP oleh Nurhadi Saputra.

Hasanuddin menutup rapat dengan menyerahkan hasil laporan reses kepada Pemprov Kaltim. “Besar harapan, semoga hasil reses ini dapat diakomodir dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim,” tandasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)