ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis dan berkualitas.

“Kami di DPRD tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap program ini, tetapi juga aktif memberikan masukan agar implementasinya maksimal di Kaltim,” kata Darlis.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dorong Penguatan Pengawasan Pertambangan dan Regulasi CSR0
• Ekti Imanuel Dorong Peningkatan SDM Dayak Kenyah untuk Terlibat di IKN0
• Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Kekurangan SMA Negeri di Kutai Timur0
• Husin Djufri Desak Penanganan Serius Abrasi di Pulau Maratua: Garis Pantai Tergerus Hampir Satu Kilo0
• Sulasih Soroti Kendala UMKM Berau Masuk Pasar Digital dan Retail Modern0

Komisi IV mendorong agar proses rekrutmen siswa dilakukan secara proaktif, terutama menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1 dan 2. Menurut Darlis, pendekatan “jemput bola” diperlukan agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kaltim, tercatat sekitar 110 ribu anak usia sekolah di provinsi ini tergolong miskin, dari total 220 ribu jiwa penduduk miskin atau setara 5,51 persen dari populasi.

“Ini potensi besar sekaligus tantangan. Harus ada langkah afirmatif, bukan hanya menunggu,” tegas Darlis.

Dalam diskusi tersebut, dibahas pula perbedaan antara Sekolah Rakyat rintisan dan permanen. Sekolah rintisan menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh pemerintah pusat. Untuk pembangunan fisik, daerah bertanggung jawab menyediakan lahan minimal 8 hektare, bebas sengketa dan bersertifikat.

Tiga lokasi rintisan yang sudah disiapkan di Samarinda antara lain adalah BPMP, BPVP, dan SMAN 16 Samarinda. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46 juta per siswa per tahun melalui APBN, mencakup kebutuhan makan, seragam, perlengkapan mandi, buku, hingga akomodasi. Sementara, pembangunan satu unit sekolah permanen diperkirakan mencapai Rp 210 miliar.

“Bayangkan jika kita punya 10 sekolah rakyat, total operasionalnya bisa mencapai Rp 460 miliar dalam 10 tahun. Ini bukti nyata komitmen negara dalam memberantas kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Darlis.

Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa meskipun pendanaan berasal dari pusat, peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam menyediakan lahan dan mempercepat proses pembangunan. Program Sekolah Rakyat diyakini menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah dan mengangkat derajat keluarga miskin di Kalimantan Timur. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)