- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Sulasih Soroti Kendala UMKM Berau Masuk Pasar Digital dan Retail Modern

Keterangan Gambar : Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sulasih. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sulasih, menyoroti perlunya pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Berau yang masih menghadapi kendala perizinan untuk dapat bersaing di pasar digital maupun retail modern.
Menurut Sulasih, banyak pelaku usaha lokal kesulitan dalam memenuhi syarat legalitas seperti izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena masih menggunakan dapur umum yang tidak memenuhi standar rumah produksi.
“Mereka itu masih kesulitan memperoleh izin BPOM, karena syaratnya berbeda antara dapur rumah tangga dengan rumah produksi yang sesuai standar,” ujar Sulasih di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Baca Lainnya :
- Sulasih Serap Aspirasi Warga Berau: SMK, Tempat Ibadah, dan Dukungan UMKM0
- Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, DPRD Kaltim Desak Pengusutan Jaringan Pelaku0
- Husin Djufrie Serap Aspirasi Warga Kepulauan, Soroti Abrasi hingga Kebutuhan SPBU0
- Ketua DPRD Kaltim Soroti Peringatan HUT ke-45 Dekranas0
- DPRD Kaltim Bahas Dua Ranperda Prioritas: Pendidikan dan Lingkungan Jadi Sorotan Utama0
Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan dokumen resmi seperti izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan izin-izin lainnya, agar produk UMKM bisa menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif.
“Kalau tidak lengkap perizinannya, produk lokal sulit masuk ke retail modern atau platform digital besar,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sulasih mendorong Dinas Koperasi dan instansi terkait untuk aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM, agar mereka tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga siap dari sisi legalitas dan kualitas produk.
Tak hanya soal perizinan, Sulasih mengungkapkan bahwa pelaku UMKM juga mengeluhkan kurangnya tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan keterampilan. Banyak dari mereka tidak memperoleh akses permodalan untuk pengembangan usaha.
“Ada yang mengeluh soal modal. Saya sampaikan, kalau mereka punya kelompok yang jelas dan aktif, insya Allah bisa dibantu. Ini bagian dari program pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu.
Sulasih berharap Pemprov Kaltim serius dalam mendampingi pelaku UMKM secara menyeluruh, agar sektor ini mampu berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
