ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menyalurkan Program Jospol 3 bagi guru, marbot, dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Paser, sekaligus meninjau penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Jumat (19/9/2025).

Penyerahan simbolis dilakukan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, didampingi Anggota DPRD Kaltim Syahriah Mas’ud dan Abdurrahman KA. Kehadiran legislatif ini menjadi bentuk dukungan terhadap program strategis kesejahteraan masyarakat yang digulirkan Pemprov Kaltim.

Program Jospol 3 menyasar guru madrasah, ustaz-ustazah, marbot, serta penjaga rumah ibadah lintas agama. DPRD Kaltim menilai program ini sebagai pengakuan nyata atas peran penting para pendidik informal dan penjaga spiritual masyarakat dalam membentuk karakter generasi muda.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Tiga Isu Jadi Fokus0
• DPRD Kaltim Dukung Kontingen di POMNAS XIX0
• Salehuddin: Waterboom Pulau Kumala Harus Dongkrak Pariwisata Kukar0
• Didik Agung: Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Pembangunan Kukar0
• Didik Agung: Keterlibatan Warga Kunci Pembangunan Berkelanjutan Kukar0

“Kami sangat mengapresiasi penyaluran Jospol di Paser. Ini bukti bahwa pemerintah hadir untuk semua lapisan masyarakat. DPRD Kaltim akan terus mengawal agar program seperti ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Syahriah Mas’ud.

Selain Jospol, peninjauan Program MBG juga menjadi perhatian penting. Wakil Gubernur bersama pemerintah daerah memastikan distribusi berjalan baik. Syahriah menilai MBG sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia sekaligus upaya menekan angka stunting dan ketimpangan gizi.

“MBG bukan sekadar makan gratis. Ini intervensi cerdas yang menyentuh akar persoalan pendidikan dan kesehatan. Kami akan terus hadir di lapangan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai harapan,” tegasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendorong program sosial yang berpihak pada rakyat. Kehadiran lembaga legislatif di setiap kegiatan menjadi bagian dari fungsi representasi, pengawasan, dan penguatan kebijakan publik dengan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)