- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Ingatkan Pembangunan Samarinda Seberang Jangan Singkirkan Warga Lokal

Keterangan Gambar : Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (istimewa)
SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar pembangunan di kawasan Samarinda Seberang tidak mengorbankan ruang hidup dan identitas sosial masyarakat setempat. Setiap program pengembangan kawasan diminta berpihak pada warga, bukan justru mendorong pergeseran sosial akibat tekanan pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai wilayah Samarinda Seberang memiliki karakter sosial dan sejarah yang kuat. Karena itu, kebijakan pembangunan di kawasan tersebut harus dirancang dengan pendekatan perlindungan masyarakat, bukan semata mengejar estetika kota atau nilai investasi.
Baca Lainnya :
- APBD Harus Lebih Disiplin, Program Tak Berdampak Diminta Dievaluasi0
- DPRD Samarinda Tekankan Kualitas Regulasi, Raperda Tambahan Tak Ingin Sekadar Kejar Target0
- DPRD Soroti Ketahanan Fiskal Samarinda, PAD Diminta Jadi Penopang Utama Pembangunan0
- Data Lahan Jadi Kunci, DPRD Ingatkan Normalisasi SKM Jangan Picu Masalah Baru0
- Pos Pam Ops Lilin 2025 Segeri Sigap Tangani Laka Lantas Out of Control di Ma’rang0
Menurutnya, pembangunan yang tidak sensitif berpotensi memicu masalah baru, mulai dari perubahan struktur sosial hingga terpinggirkannya warga lama akibat kenaikan nilai tanah dan biaya hidup.
“Pembangunan itu harus melindungi masyarakatnya. Jangan sampai warga yang sudah lama tinggal justru tersisih karena tidak mampu mengikuti dampak perubahan,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).
Samri menegaskan, keterlibatan warga sejak tahap perencanaan bukan hanya soal sosialisasi, tetapi memastikan suara masyarakat benar-benar memengaruhi arah kebijakan. DPRD, kata dia, ingin pembangunan menjadi alat pemberdayaan, bukan tekanan sosial bagi masyarakat lokal.
Ia juga mengingatkan pemerintah kota agar tidak memaksakan konsep pembangunan yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Samarinda Seberang dinilai membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding kawasan lain di pusat kota.
“Setiap wilayah punya karakter sendiri. Kalau disamakan semua, justru berisiko menghilangkan jati diri kawasan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap pembangunan di Samarinda Seberang dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, kawasan tersebut dinilai bisa berkembang tanpa kehilangan identitas dan tanpa mengorbankan kepentingan warganya.










.jpg)
