SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota agar lebih selektif dalam menyusun dan mengeksekusi belanja daerah. Setiap program yang dibiayai APBD diminta benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai kondisi fiskal saat ini menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, APBD tidak bisa lagi disusun dengan pola lama yang terlalu longgar terhadap belanja-belanja nonprioritas.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Tekankan Kualitas Regulasi, Raperda Tambahan Tak Ingin Sekadar Kejar Target0
• DPRD Soroti Ketahanan Fiskal Samarinda, PAD Diminta Jadi Penopang Utama Pembangunan0
• Data Lahan Jadi Kunci, DPRD Ingatkan Normalisasi SKM Jangan Picu Masalah Baru0
• Pos Pam Ops Lilin 2025 Segeri Sigap Tangani Laka Lantas Out of Control di Ma’rang0
• Tips Cerdas Kirim Paket Surabaya ke Makassar Tanpa Takut Ongkir Mahal0

“Sekarang yang dibutuhkan adalah kedisiplinan anggaran. Program harus jelas manfaatnya, jelas output-nya, dan jelas kontribusinya bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Rohim menegaskan, belanja daerah seharusnya difokuskan pada penguatan sektor produktif dan pelayanan dasar. Ia mengingatkan agar anggaran tidak terserap pada kegiatan yang bersifat seremonial atau minim dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Menurutnya, perencanaan anggaran yang tidak tepat sasaran berisiko membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Karena itu, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai kurang efektif.

“Kalau anggaran habis tapi tidak mendorong ekonomi bergerak, itu justru jadi masalah baru. APBD harus jadi alat pengungkit, bukan sekadar daftar belanja,” tegasnya.

Rohim juga menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan optimal tanpa diiringi efisiensi belanja. PAD yang meningkat, kata dia, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih terarah dan bertanggung jawab.

Ia berharap ke depan, Pemkot Samarinda mampu menyusun APBD yang lebih adaptif, realistis, dan berorientasi hasil. Dengan begitu, keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan.

“Yang terpenting, setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya untuk publik,” pungkasnya.