ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur memaparkan hasil serap aspirasi alias reses dalam rapat Paripurna Senin, (27/11/2023). 

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin menjadi perwakilan Dalam menyampaikan laporan hasil reses Anggota DPRD Kaltim masa sidang ke-3 tahun2023.

Dalam rapat itu, dia memaparkan sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses di dua kabupaten. Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) yang diterimanya saat menggelar reses beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Sutomo Jabir Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru0
• Sosbang Nidya Listiyono di Samarinda, Bawah Pesan Saling Menghormati0
• Tenaga Pendidik Didorong Untuk Melek Teknologi0
• Jahidin Ungkap Penyebab Maraknya Konflik Lahan di Kaltim0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Maraknya Perusahaan Tambang Yang Abaikan Reklamasi0

Ada 7 orang Legislator Benua Etam yang pada waktu itu melangsungkan reses sejak tanggal 20-27 Oktober lalu. Di antaranya adalah Andi Harahap, Amiruddin, Herliana Yanti, Baharuddin Muin, Yenni Eviliana, Andi Faisal, dan Sukmawati.

Sementara laporan aspirasi rakyat yang disampaikannya menaungi beberapa bidang. Aspirasi yang disampaikan di Paser dan PPU tidak jauh berbeda. Diantaranya terkait perbaikan jalan, perbaikan jembatan, perbaikan drainase, irigasi, serta peningkatan jalan tani. 

"Di kedua Kabupaten ini yang menjadi masalah serius adalah infrastruktur," Kata Baharuddin Muin. 

Semetara aspirasi lain dimunculkan dalam Bidang Perumahan, Lampu Penerangan, Listrik dan Air Bersih. 

"Paling banyak muncul di tengah masyarakat Paser yang hampir tersebar di seluruh kecamatan ialah kebutuhan air bersih," Jelas Baharuddin. 

Selain itu, restribusi air bersih dari PDAM juga menjadi keluhan banyak masyrakat. Seperti masalah pipa saluran distrbusi air. Masyarakat juga mengajukan permohonan bantuan sumur bor, dan pompa air beserta tandon air menjadi aspirasi di bidang ini. 

Selanjutnya, masalah pendidikan juga dikeluhkan warga di dua kabupaten itu. Seperti perbaikan dan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas baru, bantuan reguler, bantuan laptop, peningkatan kapasitas SDM, dan bantuan beasiswa untuk siswa tidak mampu. 

Masyarakat PPU juga menginginkan agar tenaga kerja lokal mendapatkan perhatian lebih untuk mengisi formasi tenaga harian lepas dalam proyek pembangunan IKN yang berada di wilayah PPU. 

Keluhan soal pelayanan kesehatan juga tak lepas dari masukan masyarakat. Sebagian besar, masyarakat meminta permohonan bantuan mobil ambulans bagi masyarakat desa, posyandu dan program pengentasan masalah stunting. (adv)