- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kaltim Belum 20 Persen

Keterangan Gambar : Foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji (Ar)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Realisasi dana pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim baru mencapai sekitar 15 persen. Dewan berharap dapat ditingkatkan pada Perubahan APBD tahun 2022 ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan dalam Perubahan APBD 2022 mendatang Pemprov Kaltim diharapkan dapat memenuhi realisasi anggaran hingga mencapai 20 persen.
Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah memerintahkan untuk anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen baik dari APBD maupun APBN.
Baca Lainnya :
- Keterlambatan Lelang Disinyalir Penyebab Serapan Anggaran PUPR Rendah0
- Soroti RSUD AW Syahranie, Komisi IV DPRD Kaltim Sinyalir Banyak Persoalan Tak Selesai0
- Gedung Pandurata RSUD AW Syahranie Potensi Tak Selesai di 20220
- DPRD Katim Berencana Bentuk Pansus Pembahas Raperda Perubahan RTRW 2022-20240
- Ismail Bolong Mengaku Setor ke Petinggi Polri Terkait Pengamanan Tambang Ilegal di Kaltim0
Dengan pos anggaran yang ada maka ia meminta agar Pemprov Kaltim dapat lebih memaksimalkan alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut apalagi diketahui dengan melihat kondisi nilai Perubahan APBD 2022 terjadi peningkatan.
"Harus dimaksimalkan mengingat hingga saat ini baru mencapai 15 persen sedangkan dalam amanat undang-undang alokasi wajib 20 persen," jelas Seno, Rabu (25/8/2022).
Seno menyebut setidaknya pengesahan Perubahan APBD ditargetkan hingga September mendatang.
Selain sektor pendidikan, infrastruktur juga turut didorong oleh pihaknya apalagi melihat KUA PPAS yang sudah ditandatangani mengalami penambahan sehingga mencapai angka Rp 15,1 triliun.
"Termasuk mengenai infrastruktur pedesaan serta jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi," imbuhnya. (Ar/ADV/DPRDKaltim)










.jpg)
