ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Program Sekolah Garuda yang diusung pemerintah pusat kembali mendapat sorotan, kali ini dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai program unggulan tersebut tak boleh berhenti sebagai pencitraan semata, melainkan harus menjadi tonggak pembenahan ekosistem pendidikan nasional yang berorientasi jangka panjang dan global.

“Ini bukan soal pendidikan elitis. Ini soal ekosistem. Tentang masa depan anak-anak kita yang harus siap bersaing di level global,” tegas Agusriansyah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda salah satu dari 12 sekolah yang ditunjuk sebagai pionir Sekolah Garuda tahun 2025. Agusriansyah menyambut baik langkah strategis tersebut, namun mengingatkan bahwa keberhasilan program harus ditopang dengan regulasi yang kuat dan indikator pencapaian yang jelas.

Baca Lainnya :

• DPRD Soroti Kemunduran Kesetaraan Perempuan0
• DPRD Kaltim: Wajar Jika Masih Ada Keterbatasan Regulasi dan Anggaran0
• Hartono Soroti Ketimpangan Layanan Kesehatan di Paser0
• DPRD Kaltim Dukung Rencana RS Internasional di Samarinda0
• Fuad Fakhruddin Desak Penegakan Tegas Aturan Sampah0

“Sekolah Garuda harus jadi jalan keadilan pendidikan. Berakar dari Pancasila, tapi bercita rasa global,” ujar politisi PKS itu.

Ia mendorong pemerintah pusat untuk segera menyusun regulasi khusus mengenai penyelenggaraan Sekolah Garuda, bahkan jika perlu dalam bentuk undang-undang. Menurutnya, ekosistem pendidikan yang sehat membutuhkan kepastian hukum agar tidak terputus di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan.

“Kalau bicara ekosistem, artinya bicara jangka panjang. Jangan sampai programnya putus di satu periode,” tambahnya.

Tak hanya regulasi pusat, Agusriansyah juga mendorong agar kebijakan ini bisa diturunkan ke level daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini, katanya, penting agar dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta bisa berjalan seiring.

“Kalau cuma di pusat, susah bergerak. Tapi kalau bisa dijabarkan ke Perda, semua pemangku kepentingan bisa jalan bareng,” ujarnya.

Agusriansyah mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terjebak pada simbolisme atau politisasi. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Garuda harus diukur dari dampak nyata yakni peningkatan mutu pendidikan, akses yang merata, serta keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai besar di judul, tapi kecil di dampak. Kita sedang siapkan generasi masa depan. Harus serius,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)