ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Krisis air bersih di Samarinda terus menjadi polemik bagi warganya. Isu ini tidak lagi sekadar keluhan di ruang-ruang kecil. kini, mulai menjadi sorotan di kalangan pejabat publik dan masyarakat luas. Subandi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan pengalaman lebih dari satu dekade, merasa permasalahan ini harus segera ditangani agar tidak semakin menambah beban warga.

Di balik kepadatan Kota Samarinda, kisah tentang ketidakmerataan distribusi air bersih menyeruak. "Ketidakmerataan distribusi air bersih harus menjadi perhatian serius. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga tentang kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi," ujar Subandi tegas. Baginya, air bersih adalah hak setiap warga, bukan sekadar komoditas.

Kendala yang dihadapi bukan hanya soal jarak atau teknis, tetapi juga biaya yang membebani warga. Subandi menggambarkan betapa sulitnya bagi warga di gang-gang sempit untuk memenuhi kebutuhan pipa sekunder. 

Baca Lainnya :

• Ananda Emira Moeis Teguhkan Komitmen Perjuangkan Kesetaraan Gender di DPRD Kalti0
• Kembali Pimpin DPRD Kaltim, Hamas Tekankan Profesionalisme dalam Kinerja0
• Tema Hari Sumpah Pemuda ke-96 jadi Momen Tingkatkan Kualitas SDM Jelang Kehadiran IKN di Kaltim 0
• Kolaborasi DPRD dan Pemprov Kaltim Kunci Sukses Pemerataan Pembangunan0
• Andi Satya Ungkap Tiga Tantangan Krusial Pembangunan di Kalimantan Timur0

"Bayangkan, warga yang tinggal di gang-gang kecil harus membeli pipa yang panjang, padahal harganya mahal, bisa mencapai 300 ribu per meter. Bagi warga dengan ekonomi menengah ke bawah, ini jelas sangat memberatkan," jelasnya. 

Kesadaran akan urgensi persoalan ini mendorong Subandi mengusulkan langkah konkret. Dia mendorong agar PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat bekerja sama dalam memberikan solusi. Usulan subsidi atau penggunaan alokasi anggaran khusus muncul sebagai jalan keluar yang dinilainya realistis. 

“Kami di DPRD akan memperjuangkan pengalokasian anggaran melalui pokok pikiran dewan untuk menyelesaikan masalah ini secara teknis bersama Dinas PUPR," kata Subandi dengan nada penuh tekad.

Subandi menutup pernyataannya dengan sorotan pada ironi yang terjadi. “Sangat disayangkan, kita tinggal di Samarinda, tetapi air PDAM belum mengalir dengan baik. Ini menjadi prioritas kami di dewan, agar seluruh masyarakat Kota Samarinda dapat menikmati akses air bersih secara merata,” ucapnya, menggarisbawahi komitmen yang ia pegang untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

Masih menjadi pertanyaan bagi banyak warga, kapan pernyataan dan janji akan berubah menjadi tindakan nyata? Di tengah tantangan, harapan mereka tertuju pada langkah-langkah yang mungkin segera diambil agar Samarinda benar-benar menjadi kota yang memenuhi kebutuhan warganya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)