ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa anggaran untuk media massa tidak dihapuskan sepenuhnya dalam perencanaan anggaran pemerintah provinsi, melainkan hanya mengalami penyesuaian nominal demi efisiensi dan kewajaran.

Isu mengenai penghapusan anggaran media di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat klarifikasi dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah. Ia membantah kabar yang menyebut alokasi dana untuk media massa akan dihilangkan, dan menyatakan bahwa anggaran tersebut tetap diakomodasi, namun disesuaikan dengan prinsip kewajaran dan efisiensi.

“Sebetulnya bukan ditiadakan. Mungkin karena usulan anggaran media jumlahnya cukup besar, hingga ratusan miliar, jadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas batas kewajarannya,” jelas Syarifatul saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Baca Lainnya :

• Ananda Emira Moeis Gagas Wisata Edukatif Susur Sungai Mahakam: Perpaduan Rekreasi dan Sejarah Kota0
• Ananda Emira Moeis Dorong Kolaborasi Majukan Pariwisata Kaltim, Infrastruktur Jadi Kunci0
• DPRD Kaltim Ingatkan Pembangunan Pabrik Etanol Harus Perhatikan Bahan Baku dan Dampak Lingkungan0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Nilai Revisi UU IKN Terlalu Dini: Fokus Selesaikan Pembangunan0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Pastikan Hak Participating Interest 10 Persen dari Proyek Migas Eni0

Ia menegaskan bahwa penyesuaian tersebut murni bagian dari mekanisme pengelolaan anggaran dan tidak berkaitan dengan isu viral yang menyeret ajudan Gubernur Kaltim. Menurutnya, penyusunan anggaran harus berlandaskan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, namun tetap mengakomodasi pos penting seperti dukungan terhadap media massa.

“Kalau ada anggapan ini terkait dengan Gubernur yang kemarin viral, itu tidak benar. Ini murni soal efisiensi dan pengelolaan anggaran secara sehat,” kata politisi Partai Golkar itu.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul menekankan bahwa peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, ia meminta agar pengurangan anggaran dilakukan secara bijak dan tidak ekstrem.

“Kalau memang dianggap berlebihan atau tidak proporsional, silakan dievaluasi. Tapi jangan sampai anggarannya di-nol-kan,” tegasnya.

Syarifatul juga menyampaikan harapannya agar pemerintah tetap menjaga hubungan yang baik dengan media. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan program pembangunan daerah kepada publik, sehingga dukungan terhadap keberlangsungan media perlu diberikan secara wajar.

“Media ini mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan. Harus juga didukung agar tetap hidup, tapi tentu dalam batas kewajaran,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)