ANALOGNEWS.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda turut angkat bicara soal tantangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan juga pengarusutamaan gender.

Hal itu disampaikan langsung oleh, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menyebut bahwa tantangan tersebut seperti masih minimnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Lembaga pendidikan prasekolah yang ada di sebagian rukun tetangga (RT) di Samarinda dikelola pihak swasta.

Puji sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kondisi ini belum sesuai dengan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda yang mewajibkan jenjang PAUD sebelum masuk SD.

Baca Lainnya :

• Novan Syahronny Berikan Pesan Bagi Para Guru0
• Adnan Faridhan : GOR Segiri Siap jadi Central Futsal Nasional0
• Puji Nilai Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Hidup di Samarinda Harus Seimbang0
• Pembangunan Kanal dan Kolam Retensi, Viktor : Upaya Atasi Banjir di Kota Tepian0
• Legislator Samarinda Minta Pemerintah Tegas Soal Aktivitas Tambang Ilegal di Palaran0

“PAUD negeri baru ada 12, dan kami rencanakan bertambah jadi 13 di Loa Janan Ilir. Namun, PAUD swasta juga memerlukan perhatian, terutama soal izin, kondisi bangunan, hingga kesejahteraan guru,” kata Puji.

Politisi perempuan yang duduk diparlemen ini juga menyoroti standar pendidikan guru PAUD yang kini diwajibkan memiliki gelar S1. Puji menilai saat ini banyak guru yang belum memenuhi standar tersebut. 

"Kita harus berjuang agar ada program peningkatan kualitas guru dan insentif bagi mereka,” tuturnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini meliputi, biaya yang tinggi untuk pengadaan seragam sekolah dan peralatan belajar yang menjadi kendala bagi orang tua/wali murid.

“Harapannya, ke depan pemerintah bisa memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD swasta, sehingga meringankan beban orang tua,” ucapnya.

Lebih lanjut kata Puji, menyebut bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya terintegrasi dengan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan mental.

“Kita harus pastikan anak-anak ini tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga tumbuh dengan sehat dan terdata secara sistematis,” ucapnya.

Tak hanya itu, Puji juga menyoroti pentingnya implementasi aturan gender di berbagai lini kehidupan.

“Sudah saatnya perempuan masuk ke bidang-bidang yang dulu dianggap milik laki-laki saja, seperti menjadi sopir atau pekerja distribusi. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)