ANALOGNEWS.id, Samarinda - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti hasil reses masa sidang I tahun 2025 yang mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Kota Samarinda.

Politisi perempuan di parlemen Samarinda ini, menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terlalu fokus pada infrastruktur, sementara aspek mendasar seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, dan pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

“Pembangunan jalan memang penting, tetapi kesejahteraan warga juga harus diperhatikan. Sayangnya, aspek pemberdayaan masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Padahal, pembangunan SDM sama pentingnya dengan infrastruktur fisik,” terang Puji sapaan akrabnya.

Baca Lainnya :

• Pembangunan Kanal dan Kolam Retensi, Viktor : Upaya Atasi Banjir di Kota Tepian0
• Legislator Samarinda Minta Pemerintah Tegas Soal Aktivitas Tambang Ilegal di Palaran0
• Samri sebut Pariwisata dan Industri Daur Ulang punya Potensi Besar Pasca Pertambangan0
• Hadapi Krisis Sampah, Deni sebut Sistem Pengelolaan Sampah di Samarinda Masih Belum Optimal0
• Upaya Pemkot Samarinda Bangun Jalan Alternatif Sambutan–Bandara APT Pranoto Atasi Kemacetan0

Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan dituangkan dalam laporan resmi DPRD dan disampaikan ke Pemkot Samarinda untuk ditindaklanjuti.

Salah satu isu krusial yang diangkat Puji juga adalah kebijakan subsidi silang untuk pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, kebijakan ini telah diusulkan sejak tiga tahun lalu dan kini mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Subsidi ini sangat dibutuhkan agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa tetap bersekolah di swasta tanpa terkendala biaya. Selain membantu siswa, ini juga mencegah sekolah swasta mati suri karena kurangnya peserta didik,” ujarnya.

Puji berharap Pemkot Samarinda dapat mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

"Pembangunan kota harus seimbang antara infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)