ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menegaskan komitmennya untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di Kota Bontang. Ia menyoroti sejumlah isu strategis seperti ketimpangan gender dan tantangan ketenagakerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Perempuan bukan sekadar pendamping, mereka adalah mitra strategis dalam pembangunan. Kita harus membuka ruang yang lebih luas bagi mereka untuk berkontribusi di sektor publik dan ekonomi,” ujar Shemmy.

Ia juga menyoroti kenaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalimantan Timur yang mencapai 0,441 pada tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya. Menurutnya, tren ini merupakan sinyal kuat bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan belum berjalan optimal.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Kawal Pemerataan Pembangunan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu0
• DPRD Kaltim Dukung Penuh Program Zero ODOL 20260
• Ananda Emira Moeis Salurkan 26 Motor Sampah untuk Dukung Pengelolaan Lingkungan0
• Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Desak Penghapusan Uang Gedung Sekolah0
• Hari Bhayangkara ke-79, DPRD Kaltim Apresiasi Peran Humanis Polri0

“Kenaikan IKG adalah sinyal bahwa kita belum cukup berhasil dalam memberdayakan perempuan. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Selain isu gender, Shemmy menekankan pentingnya pelatihan berbasis industri untuk generasi muda di Bontang. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing serta berpotensi menjadi wirausahawan.

“Kita perlu membekali pemuda dengan keterampilan yang aplikatif. Mereka harus bisa menjadi pelaku usaha, bukan hanya pencari kerja,” katanya.

Tak lupa, Shemmy juga memberikan apresiasi kepada organisasi perempuan di Bontang, seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), yang dinilainya memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)