ANALOGNEWS.id, PPU — Rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini memasuki fase penantian yang sarat pertanyaan. Meski daerah ini menjadi salah satu dari empat kabupaten di Kalimantan Timur yang dipilih sebagai lokasi percontohan, kejelasan teknis pelaksanaan belum kunjung hadir.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menekankan pentingnya desain konseptual Sekolah Rakyat yang tidak sekadar meniru sekolah dasar konvensional. Ia berharap SR bisa tampil sebagai model pendidikan yang lebih kontekstual dengan realitas sosial masyarakat.

“Kalau bisa, Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar mata pelajaran formal, tetapi ruang belajar kehidupan, miniatur masyarakat,” ujar Thohiron.

Baca Lainnya :

• Legislator PPU Usul Sanksi Bakti untuk Pembuang Sampah, Denda Rp250 Ribu Dinilai Berat0
• Kantor Kosong, Layanan Tersendat0
• Sampah Membayangi Tanjung Jumlai0
• DPRD PPU Soroti Pelabuhan yang Belum Modern, Tamu Bingung Identitas Daerah0
• CSR yang Kabur di Balik Gerbang Perusahaan0

Menurut dia, pendidikan di SR seharusnya memberi penekanan lebih besar pada pembentukan karakter, penguatan nilai gotong royong, dan pengembangan keterampilan hidup. Dengan demikian, program yang diinisiasi pemerintah pusat itu dapat melengkapi sistem pendidikan formal yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab problem sosial di tingkat akar rumput.

“Kalau konsepnya hanya mirip SD biasa, maka tidak ada pembeda. Nilai tambahnya justru hilang,” tegasnya.

Di sisi lain, Thohiron juga mengungkapkan masih banyak aspek yang belum terang benderang, mulai dari status kelembagaan, skema pendanaan, hingga pola rekrutmen tenaga pendidik. Ia mencontohkan, belum ada penjelasan apakah SR akan berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan daerah atau langsung dikelola Kementerian Sosial.

“Kalau rekrutmen SDM, nanti sistemnya seperti apa? Apakah hubungannya satu atap dengan Dinas Pendidikan atau ada jalur khusus Kemensos? Ini belum ada penjelasan resmi,” kata dia.

Ketidakpastian itu membuat pemerintah daerah sulit memulai persiapan secara konkret. Padahal, menurut Thohiron, kesiapan lahan, pemetaan kebutuhan anggaran, serta penyiapan pendidik harus dilakukan sejak awal jika ingin model sekolah ini berjalan optimal.

“Karena petunjuk teknisnya belum ada, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta bergerak. Sementara program ini kan sudah ditetapkan sebagai prioritas,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat segera memperjelas arah kebijakan agar pemerintah kabupaten tidak salah langkah dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Kalau desainnya matang, saya yakin Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban atas kesenjangan pendidikan sekaligus wadah pembentukan karakter generasi muda,” pungkasnya. (Adv)