ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Upaya memperkuat demokrasi di daerah terus digalakkan. Salah satunya melalui penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas demokrasi. Dalam rangka menyusun strategi kerja tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) IDI, Kamis (12/6), di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam pengumpulan dan pengolahan data IDI, serta memastikan pemanfaatannya sebagai alat ukur kinerja daerah dalam bidang demokrasi. Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait, termasuk perwakilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur, akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, memimpin langsung jalannya rapat. Ia didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty, serta menghadirkan dua narasumber utama yakni Ely Uswatun Kasanah dari BPS Kaltim dan Uni W. Sagena, akademisi dari Universitas Mulawarman.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke 17, Sampaikan Jawaban Gubernur Kaltim0
• DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas Pemprov, Soroti Pentingnya Komunikasi Publik0
• DPRD Kaltim Optimistis Swasembada Pangan Tercapai, Tapi Soroti Lahan Tidur dan Minat Petani Muda0
• Dana Sisa Beasiswa Kaltim Tuntas Rp3,5 Miliar Dialihkan untuk UKT Mahasiswa Baru 20250
• DPRD Kaltim Khawatir: Pendidikan Nasional Terkikis Budaya Lokal, Kurikulum Dianggap Terlalu Barat0

Dalam pemaparannya, Ahmad Firdaus menjelaskan bahwa IDI telah menjadi indikator penting sejak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019. Ke depan, indikator ini akan dilanjutkan dan diperkuat dalam RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari evaluasi capaian demokrasi daerah.

“IDI bukan hanya milik Kesbangpol semata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan OPD yang terlibat dalam proses demokrasi. Indikator ini mencakup kebebasan sipil, kesetaraan hak politik, serta kapasitas lembaga demokrasi. Oleh karena itu, sinergi dan keterlibatan aktif lintas sektor sangat diperlukan,” jelas Firdaus.

Ia juga menekankan bahwa IDI tidak hanya menjadi alat evaluasi teknokratis, tetapi juga berperan penting dalam perencanaan dan penganggaran politik. Nilai IDI mencerminkan sejauh mana kepala daerah mampu menjaga kualitas demokrasi di wilayahnya, yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian pembangunan di berbagai bidang—termasuk sosial, ekonomi, dan budaya.

Sementara itu, narasumber dari BPS dan kalangan akademisi menyoroti pentingnya validitas data serta tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan data lapangan, termasuk keterbatasan akses dan perlunya peningkatan kapasitas tim Pokja IDI di daerah.

Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan terjadi penguatan koordinasi lintas lembaga dan peningkatan komitmen bersama untuk menjadikan IDI sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di Kalimantan Timur. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)