ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang sekaligus menyoroti pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar publik memahami setiap tahapan pelaksanaan program.

Ekti Imanuel menjelaskan bahwa keberhasilan program-program unggulan, seperti "Gratispol" dan "Jospol," sangat bergantung pada komitmen dan sinergi dari semua pihak. 

"Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ekti. 

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Optimistis Swasembada Pangan Tercapai, Tapi Soroti Lahan Tidur dan Minat Petani Muda0
• Dana Sisa Beasiswa Kaltim Tuntas Rp3,5 Miliar Dialihkan untuk UKT Mahasiswa Baru 20250
• DPRD Kaltim Khawatir: Pendidikan Nasional Terkikis Budaya Lokal, Kurikulum Dianggap Terlalu Barat0
• DPRD Kaltim Geram: Truk Tambang Jajah Jalan Umum, Warga Terancam Konflik Sosial dan Keselamatan0
• Pansus LKPJ DPRD Kaltim Beberkan Rekomendasi: Perbaikan Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan0

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa setiap program membutuhkan proses dan tidak bisa berjalan instan. "Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan," tegasnya.

Salah satu aspirasi masyarakat yang menjadi sorotan utama adalah percepatan realisasi program pendidikan gratis. Ekti mengakui tingginya harapan publik terkait hal ini, namun ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan kesiapan anggaran.

"Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Meskipun demikian, Ekti memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan. Ia bahkan menyebutkan bahwa mulai tahun 2025 ini, mahasiswa baru di Kaltim sudah akan merasakan manfaat program pendidikan gratis. Anggaran untuk program ini pun akan terus diperkuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

"Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya," tuturnya.

Ekti menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi program-program yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran," tukasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)