- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DKP3 Bontang Fokus Sinkronisasi Data Nelayan dan Petani untuk Program BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan Gambar : analognews.id
Analognews.id, BONTANG - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang memfokuskan penyelarasan data nelayan, petani, peternak, dan pembudidaya ikan sebagai bagian dari proses penetapan calon penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Langkah tersebut dilakukan setelah DKP3 menerima ribuan data yang harus dicocokkan dengan basis data binaan dinas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan penerima manfaat.
Sekretaris DKP3 Bontang, Debora Kristiani, mengatakan proses yang dilakukan tidak hanya memeriksa identitas, tetapi juga memastikan setiap calon penerima masih aktif bekerja pada sektor yang menjadi sasaran program.
Baca Lainnya :
- DKP3 Bontang Siapkan Prajurit Satgas TNI Kuasai Budidaya Pertanian hingga Peternakan untuk Penugasan0
- Andalkan Aplikasi Hadap Balau, Neni: Tekan Angka Pengangguran0
- Neni Sebut Kearsipan Jadi Fondasi Reformasi Birokrasi di Bontang0
- Perkim Bontang Belum Berencana Tambah Rusunawa di Pusat Kota, Fokus Pemetaan Kebutuhan Berdasarkan D0
- Perkim Bontang Genjot Perbaikan Unit Rusunawa Rusak, Target Kurangi Daftar Tunggu Penghuni0
“Kami menelusuri kembali data yang masuk dengan data pembinaan yang kami miliki. Tujuannya agar peserta yang diusulkan memang masih menjalankan aktivitas sebagai nelayan, petani, peternak, atau pembudidaya ikan, sehingga bantuan diberikan kepada kelompok yang tepat,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Secara keseluruhan terdapat sekitar 3.700 data yang harus diverifikasi oleh DKP3. Proses tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum data dikembalikan kepada tim pengelola program.
Debora menjelaskan, ketelitian dalam validasi diperlukan untuk meminimalkan potensi data ganda maupun perubahan status pekerjaan yang dapat memengaruhi kelayakan penerima bantuan.
“Kalau ada perubahan profesi atau datanya sudah tidak sesuai, tentu harus diperbaiki lebih dulu. Kami ingin hasil verifikasi benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan sehingga proses penetapan penerima lebih akurat,” jelasnya.
Ia menambahkan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami melakukan proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapka dan setelah seluruh data selesai diperiksa, hasilnya akan diserahkan kepada tim pengelola sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.










.jpg)
