ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai merencanakan penarikan pajak sebesar 10 persen terhadap usaha cafe yang beroperasi di wilayah tersebut. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dianggap memerlukan sosialisasi yang matang dan komprehensif sebelum diterapkan secara penuh.

Anggota DPRD Kutai Timur, Ubaldus Badu, yang juga merupakan anggota Komisi B, menyoroti pentingnya proses sosialisasi yang efektif agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan atau penolakan dari masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menekankan bahwa kebijakan pajak ini harus dirancang dengan mempertimbangkan situasi ekonomi lokal serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Kebijakan ini tidak boleh serta merta diberlakukan tanpa melalui proses sosialisasi yang jelas dan mendalam. Masyarakat, terutama pengusaha cafe, harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai alasan, manfaat, dan cara penerapan pajak ini agar tidak terjadi resistensi di kemudian hari,” jelas Ubaldus.

Baca Lainnya :

• Dari Kukar Bebaya, Rp50 Juta per RT Hasilkan Perubahan Nyata di Desa-desa Kukar0
• Fun Fishing Bontang Kuala: Ajang Silaturahmi dan Hiburan Menarik Masyarakat0
• Yosep Udau Dorong Pembelian Kabel Standar untuk Antisipasi Kebakaran0
• Abaldus Badu Soroti Ketimpangan Harga Beras dan BBM di Kutai Timur0
• Dewan Kutai Timur Usulkan Pendekatan Sosial untuk Selesaikan Sengketa Lahan0

Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat lokal maupun pendatang yang menetap sementara di Kutai Timur perlu dipertimbangkan dengan cermat. Menurutnya, jika pajak ini diterapkan tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat, ada risiko kebijakan tersebut justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan membebani pelaku usaha.

Ubaldus juga menyoroti perlunya waktu transisi yang cukup bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Ia menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengumumkan kebijakan ini melalui media, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses sosialisasi. Seminar, diskusi publik, penyebaran brosur, dan pemanfaatan media sosial adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan efektif.

“Pengusaha cafe harus dirangkul sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang konstruktif dengan para pelaku usaha untuk menerima masukan serta mencari solusi bersama agar kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan tanpa menimbulkan beban berlebih,” kata Ubaldus.

Ia juga menegaskan pentingnya analisis terhadap pendapatan dan pengeluaran rata-rata masyarakat lokal sebelum kebijakan pajak ini diterapkan. Analisis ini, menurutnya, akan membantu pemerintah memastikan bahwa pajak 10 persen tersebut tidak menjadi beban yang berlebihan bagi masyarakat, sekaligus menjaga agar usaha cafe tetap dapat berkembang.

Selain itu, Ubaldus menyarankan agar pemerintah daerah secara berkala memantau pelaksanaan kebijakan ini setelah diterapkan. Pemantauan berkala diperlukan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian lokal dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan. (Adv)

Views: 641