ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim dengan pembahasan mendengarkan hasil laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan telah dilangsungkan pada, Senin (6/2/2023).

Sejumlah persoalan dilaporkan oleh Pansus sebagai hasil kinerjanya selama tiga bulan terakhir. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diundang untuk mengikuti rapat paripurna ini. Namun, pihak pengusaha pertambangan tak satupun diundang untuk menghadiri giat tersebut.

Mengenai hal ini Anggota DPRD Kaltim Ismail mempersoalkan hal tersebut. Dirinya meminta pelaku usaha pertambangan hadir pada saat rapat paripurna itu.

Baca Lainnya :

• Nanda Moeis Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan di Makroman0
• Alokasi Anggaran Pertanian Minim, DPRD Kaltim Sentil Visi Gubernur \'Kaltim Green\'0
• Pemprov Diminta Dewan Kaltim Persiapkan Infrastruktur Pembangunan SDM0
• Ada Rp10 Triliun Dana Nasional Untuk Jalan Dikucurkan di Kaltim0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadiri HUT ke-40 Desa Bukit Raya0

"Percuma kita sampaikan laporan hasil itu kalau kita tidak mengundang pelaku pertambangan untuk hadir di sini," ucapnya.

Selain itu, Ismail juga meminta kepada Pansus untuk menyampaikan temuan yang termuat dalam hasil laporan investigasi pertambangan kepada publik. Sebab ia menilai masyarakat sangat terdampak atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

"Masyarakat sangat terdampak atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, jadi setiap temuan harus disampaikan," tegasnya.

Bahkan, Ismail menyebutkan jika pengelolaan dana CSR atau reklamasi pasca tambang pun harus disampaikan ke publik agar seluruh masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang dana CSR nya sudah tersalurkan untuk pembangunan Kaltim dan perusahaan mana yang sudah melakukan reklamasi.

"Tunjukkan perusahaan mana yang sudah reklamasi mana yang belum, kalau sudah berapa persen?. Publik harus tahu itu," ucapnya.

Politikus senior Partai Nasdem itu mengungkapkan jika penanganan kerusakan lingkungan dan persoalan tata kelola pertambangan ingin berjalan sebagaimestinya maka perlu ada pembenahan, salah satunya menghadirkan pelaku pertambangan di Rapat Paripurna mendatanh untuk mendengarkan langsung bersama.

"Jadi saya tunggu itu moment pemanggilan pelaku pertambangan di Rapat Paripurna, karena kita mau berbenah," ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan bahwa pihaknya melakukan perbaikan untuk tambang di Kaltim. Terkhusus pengelolaan dana CSR dan Reklamasi pasca tambang. "Saya kira teman media silahkan dipublikasikan bahwa DPRD sangat berharap keseriusan semua pelaku tambang di Kaltim," imbuhnya.

Dirinya berharap agar kinerja pansus bisa transparan sehingga dapat memberikan hasil yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kaltim serta pelaku pertambangan tidak hanya menjalankan usaha pertambangan di tanah Kaltim saja, namun turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui dana CSR.

"Saya minta untuk terbuka menyampaikan hasil investigasi. Perusahaan mana yang sekian persen Reklamasi pasca tambangnya perusahaan mana yang CSR nya berjalan dengan baik yang mana tidak baik. Dan publik harus tahu itu," tutupnya. (Ar/Adv)