- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Alokasi Anggaran Pertanian Minim, DPRD Kaltim Sentil Visi Gubernur \'Kaltim Green\'

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua Kaltim menyentil visi Gubernur Kaltim yakni Kaltim Green, dikarenakan alokasi anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat kecil, yaitu hanya 7 persen.
Samsun menerangkan alokasi anggaran untuk pertanian yang hanya 7 persen alias sebesar Rp117 miliar ini menjadi kendala untuk menjadikan Kaltim tahan pangan. Samsun menginginkan pertanian menjadi sektor unggulan nantinya.
“Ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim, sebab hanya sekitar tujuh persen dari total APBD provinsi, artinya, upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ucap Samsun, Kamis (2/3/2023).
Baca Lainnya :
- Pemprov Diminta Dewan Kaltim Persiapkan Infrastruktur Pembangunan SDM0
- Ada Rp10 Triliun Dana Nasional Untuk Jalan Dikucurkan di Kaltim0
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadiri HUT ke-40 Desa Bukit Raya0
- DPRD Kaltim Berencana Tengahi Polemik Dugaan Sengketa Lahan di Balikpapan0
- Persetujuan Substansi Terbit, Pansus RTRW Kaltim Jadwalkan Agenda Pengesahan0
Untuk mewujudkan 'Kaltim Green' sesuai visi dan misi Gubernur Kaltim maka alokasi anggaran pertanian seharusnya sebesar 20 persen dari total APBD, sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan.
Politikus PDIP itu mengatakan bahwa Pemprov saat ini hanya berkoar-koar untuk mewujudkan 'Kaltim Green' dan juga bercita-cita mendaulatkan pangan di Kaltim.
"Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak sejalan dengan mengalokasikan sektor yang ingin diunggulkan dengan nilai yang sedikit, maka jauh dari harapan," ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu," tegasnya.
Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sektor pertanian akan sangat vital dan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan. Sebab, Kaltim memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dengan hadirnya IKN adalah momentum bagi Kaltim untuk merebut peluang besar dalam sektor pertanian
Pemenuhan pangan tentu akan besar nantinya, lantas saatnya untuk membaca peluang dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal. Perlu ada sektor yang ramah lingkungan, salah satunya pertanian tanaman pangan.
“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” tandas Samsun.
"Swasembada pangan di IKN adalah suatu hal yang mesti dipikirkan, jika memang ingi mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas untuk kebutuhan pertanian, sebagai cermin visi misi Pemerintah Daerah," tandasnya. (Ar/Adv)










.jpg)
