- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Pelabuhan Baru di Kaltim Bisa Jadi Beban Jika Tanpa Perencanaan Menyeluruh

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU — Rencana pembangunan pelabuhan baru di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Di tengah optimisme pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan logistik kawasan, muncul peringatan dari kalangan legislatif agar proyek strategis ini tidak justru menimbulkan beban baru bagi daerah.
Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pembangunan pelabuhan, namun mengingatkan pentingnya perencanaan yang menyeluruh dan berbasis tata ruang. Menurutnya, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga simpul aktivitas ekonomi yang harus ditopang oleh sistem wilayah yang terintegrasi.
“Saya sepakat dengan niat Gubernur untuk membangun pelabuhan baru. Tapi jangan sampai kita hanya kejar proyek besar tanpa pikir dampak lanjutan. Investasinya tinggi, dan risikonya juga besar kalau tidak dirancang dengan matang,” ujarnya, Senin (7/7).
Baca Lainnya :
- Banyak Izin Usaha Tak Sesuai Kondisi Lapangan, DPRD PPU Minta Evaluasi Serius Sistem OSS0
- DPRD PPU Kecewa Minimnya Koordinasi soal Rencana Pembangunan di Sekitar Bandara VVIP0
- Sekolah Rakyat di PPU Diharap Jadi Miniatur Kehidupan Sosial0
- Legislator PPU Usul Sanksi Bakti untuk Pembuang Sampah, Denda Rp250 Ribu Dinilai Berat0
- Kantor Kosong, Layanan Tersendat0
Jhon menyoroti bahwa setiap pelabuhan akan membawa perubahan besar pada kawasan sekitarnya, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola. Jika tidak disiapkan dengan pendekatan spasial yang berkelanjutan, kehadiran pelabuhan justru berpotensi memunculkan masalah baru.
“Transportasinya bagaimana, akses jalannya seperti apa, pengembangan wilayahnya juga harus sinkron. Jangan sampai kawasan sekitar malah jadi semrawut,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek-proyek berskala besar seringkali terlalu fokus pada aspek monumental dan estetika, namun abai terhadap fungsionalitas dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan harus benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas barang dan orang, terutama di wilayah PPU yang kini berada dalam posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan hanya bangun pelabuhan megah, tapi tidak nyambung dengan potensi ekonomi lokal. Itu malah bisa jadi beban,” ujarnya.
Pernyataan Jhon menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur harus dilandasi dengan visi jangka panjang, bukan sekadar pencapaian proyek fisik. Tanpa integrasi antar sektor dan koordinasi lintas wilayah, pelabuhan baru bisa berubah dari peluang menjadi masalah. (Adv)










.jpg)
