- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Pelabuhan Baru di Kaltim Bisa Jadi Beban Jika Tanpa Perencanaan Menyeluruh

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU — Rencana pembangunan pelabuhan baru di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Di tengah optimisme pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan logistik kawasan, muncul peringatan dari kalangan legislatif agar proyek strategis ini tidak justru menimbulkan beban baru bagi daerah.
Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pembangunan pelabuhan, namun mengingatkan pentingnya perencanaan yang menyeluruh dan berbasis tata ruang. Menurutnya, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga simpul aktivitas ekonomi yang harus ditopang oleh sistem wilayah yang terintegrasi.
“Saya sepakat dengan niat Gubernur untuk membangun pelabuhan baru. Tapi jangan sampai kita hanya kejar proyek besar tanpa pikir dampak lanjutan. Investasinya tinggi, dan risikonya juga besar kalau tidak dirancang dengan matang,” ujarnya, Senin (7/7).
Baca Lainnya :
- Banyak Izin Usaha Tak Sesuai Kondisi Lapangan, DPRD PPU Minta Evaluasi Serius Sistem OSS0
- DPRD PPU Kecewa Minimnya Koordinasi soal Rencana Pembangunan di Sekitar Bandara VVIP0
- Sekolah Rakyat di PPU Diharap Jadi Miniatur Kehidupan Sosial0
- Legislator PPU Usul Sanksi Bakti untuk Pembuang Sampah, Denda Rp250 Ribu Dinilai Berat0
- Kantor Kosong, Layanan Tersendat0
Jhon menyoroti bahwa setiap pelabuhan akan membawa perubahan besar pada kawasan sekitarnya, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola. Jika tidak disiapkan dengan pendekatan spasial yang berkelanjutan, kehadiran pelabuhan justru berpotensi memunculkan masalah baru.
“Transportasinya bagaimana, akses jalannya seperti apa, pengembangan wilayahnya juga harus sinkron. Jangan sampai kawasan sekitar malah jadi semrawut,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek-proyek berskala besar seringkali terlalu fokus pada aspek monumental dan estetika, namun abai terhadap fungsionalitas dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan harus benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas barang dan orang, terutama di wilayah PPU yang kini berada dalam posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan hanya bangun pelabuhan megah, tapi tidak nyambung dengan potensi ekonomi lokal. Itu malah bisa jadi beban,” ujarnya.
Pernyataan Jhon menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur harus dilandasi dengan visi jangka panjang, bukan sekadar pencapaian proyek fisik. Tanpa integrasi antar sektor dan koordinasi lintas wilayah, pelabuhan baru bisa berubah dari peluang menjadi masalah. (Adv)










.jpg)
