ANALOGNEWS.id, PPU – Peralihan status ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui skema e-catalog di Penajam Paser Utara menyisakan keresahan mendalam. Mereka yang selama bertahun-tahun menopang roda pelayanan publik kini merasa diperlakukan bak entitas yang sekadar “dipajang” dalam katalog digital tanpa kepastian akan dipanggil bekerja lagi.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menuturkan bahwa kebijakan baru ini bukan hanya menciptakan kebingungan administratif, tetapi juga meruntuhkan ketenangan hidup para mantan THL yang selama ini telah setia mengabdi.

“Kasihan masyarakat kita ini. Sudah belasan tahun mengabdi, sekarang statusnya cuma ‘penyedia jasa’ yang menunggu dipakai. Seolah-olah mereka ini barang lelang,” kata Thohiron dengan nada prihatin.

Baca Lainnya :

• Format Baru RPJMD Diterapkan, DPRD PPU Waspadai Risiko Penyederhanaan Isi0
• Aturan Baru RPJMD Berlaku, DPRD PPU Bergerak Cepat Menyisir Detail Regulasi0
• Di Tengah Ladang Sunyi, Petani Menunggu Kepastian: Haryono Soroti Sepinya Respons Pemerintah0
• Krisis Hasil Laut, DPRD PPU Dorong Transformasi Besar ke Budidaya Ikan Air Tawar0
• Menjaga Napas Lumbung Pangan: Syahrudin Soroti Kesenjangan Dukungan di Sentra Pertanian PPU0

Menurutnya, meski terdengar modern, sistem e-catalog lebih cocok untuk pengadaan kursi atau kendaraan dinas, bukan pengelolaan tenaga manusia yang memiliki kebutuhan dan martabat.

“Kalau barang kan memang wajar dimasukkan ke katalog, tapi ini manusia. Dulu mereka jelas, bekerja di OPD mana, bidang apa. Sekarang tidak ada kepastian,” tegasnya.

Dampak psikologis kebijakan ini pun mulai terasa. Banyak mantan THL yang selama ini memiliki penghasilan tetap dan kepastian tugas kini gamang—bahkan merasa dipecundangi oleh sistem yang lebih mementingkan formalitas regulasi ketimbang keberlanjutan kerja.

“Mereka dulu sudah punya tempat, walaupun kontrak. Sekarang tidak tahu kapan dipakai jasanya, apakah dipakai atau tidak sama sekali,” ujar Thohiron.

Ia memaparkan, meski mantan THL boleh mendaftarkan kompetensi di katalog digital, belum tentu ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan memilih mereka. Situasi itu menempatkan para pekerja pada posisi rawan kehilangan penghasilan yang selama ini menopang keluarga.

“Kalau tidak ada OPD yang butuh, ya tidak akan dipanggil. Bagaimana mungkin pemerintah tidak mempertimbangkan dampak sebesar ini?” katanya.

Thohiron juga menyinggung soal kesejahteraan yang semestinya bisa disiasati lebih manusiawi. Alih-alih membuat skema baru yang rumit, ia mengusulkan penyesuaian honor sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tanpa mengorbankan kepastian kerja.

“Kenapa tidak diakomodasi saja dengan penyesuaian gaji UMP? Bukankah lebih adil dan memberi kepastian?” ia menegaskan.

Bagi Thohiron, kebijakan PJLP berbasis e-catalog mencerminkan lemahnya empati birokrasi terhadap nasib orang-orang yang telah lama menopang administrasi pemerintahan dari lini terdepan.

“Kalau kebijakan ini tidak dikoreksi, maka pemerintah sendiri yang membuat rakyatnya cemas,” pungkasnya. (Adv)