ANALOGNEWS.id, PPU - Kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana mulai menjadi perhatian serius di tingkat legislatif daerah. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, menegaskan perlunya desa-desa di PPU untuk mulai menyusun langkah konkret dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama dengan mengadakan program pelatihan penanganan bencana secara mandiri di tingkat desa.

Menurut Mahyudin, keterbatasan jangkauan dan respons cepat dari dinas teknis seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat desa perlu memiliki sistem kesiapsiagaan tersendiri. Ia menilai bahwa kemampuan penanganan awal di tingkat desa menjadi hal krusial, terutama di saat-saat genting.

"Kalau desa hanya mengandalkan bantuan dari dinas terkait, tentu butuh proses. Tidak bisa langsung instan berada di lokasi kejadian, apalagi jika jaraknya jauh. Persiapan operasional dan perjalanan bisa menghambat," kata Mahyudin.

Baca Lainnya :

• Minimnya Data Pekerja IKN di Sepaku Dinilai Wajar, DPRD: Mereka Hanya Tinggal Sementara0
• DPRD Soroti Keterbatasan TPA Buluminung, Dorong Desain Pengelolaan Sampah Terdistribusi0
• Adjie Noval Minta Armada Angkut Sampah di Kecamatan Penajam Ditambah0
• Legislatif Tekankan Perlunya Solusi Bersama atas Kerusakan Jalan Provinsi di PPU0
• Komisi II Dorong Evaluasi PJLP agar Tidak Rugikan Tenaga Kerja Lokal0

Pernyataan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya dinamika cuaca ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi yang kian tak bisa diprediksi. Mahyudin menilai, membekali perangkat desa dan masyarakat lokal dengan keterampilan dasar penanggulangan bencana adalah langkah yang bijak dan realistis.

Tak hanya sekadar menunggu bantuan dari kabupaten, desa diharapkan memiliki sistem pertolongan pertama yang andal sebelum bantuan teknis datang. 

Lebih jauh, Mahyudin menyambut baik arahan dari BPBD PPU yang meminta agar desa menyisihkan sebagian dari alokasi dana desanya untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana. Langkah ini dianggapnya strategis dan dapat mempercepat kesiapan wilayah terhadap berbagai risiko bencana.

Mahyudin juga mendorong agar desa-desa tak ragu menjalin koordinasi aktif dengan BPBD, terutama saat hendak merancang pelatihan atau simulasi kebencanaan yang sesuai dengan potensi ancaman wilayah masing-masing. Baginya, pendekatan kolaboratif seperti ini justru akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa.

"Dengan adanya instruksi dari BPBD, tentu saya sangat mendukung agar desa-desa siap menghadapi situasi darurat," pungkasnya.

Komitmen untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi bencana juga sejalan dengan semangat desentralisasi pembangunan yang menempatkan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. Menurut Mahyudin, penguatan kelembagaan desa, termasuk dalam hal penanggulangan bencana, menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. (*)