ANALOGNEWS.id, Samarinda - Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 04 Samarinda Utara telah menyerap anggaran sebesar 28 juta selama lima hari pertama. Anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan 510 porsi makanan setiap hari dengan harga Rp11.000 per porsi.

Merespon hal itu, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menanggapi alokasi anggaran tersebut dengan menyoroti perbedaan harga makanan di Samarinda dibandingkan daerah lain, seperti Jawa. Selain itu, dirinya mencatat bahwa biaya operasional program tidak tercakup dalam harga per porsi.

“Perbedaan harga makanan menjadi salah satu faktor utama dalam polemik ini. Terlebih lagi, biaya operasional tidak termasuk dalam anggaran harga makanan,” katanya.

Baca Lainnya :

• Ronal : Optimalisasi Sektor Parkir Dapat Tingkatkan PAD0
• Beri Apresiasi Pelayanan BPJS Kesehatan, Novan : Fasilitas Kesehatan Akan Kami Tinjau Juga0
• Pemuda Tani Siap Dukung Swasembada Pangan dan Wujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia0
• Novan Dukung Usulan Wali Kota Samarinda Soal Evaluasi Jam Belajar di Sekolah0
• Kebijakan Libur Sekolah Selama Ramadan, Dewan Ssamarinda Sebut Bisa Diterapkan Fleksibel0

Pria yang akrab disapa Sani ini, menambahkan bahwa meskipun alokasi anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD Samarinda telah disiapkan untuk mendukung program ini, kebutuhan total anggaran MBG masih belum jelas.

Hal ini disebabkan oleh belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pembiayaan masih sepenuhnya mengandalkan APBD Samarinda.

“Kami memiliki anggaran 6,5 persen dari APBD, tetapi kita perlu memastikan apakah itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program ini,” terang Sani.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) tetap berkomitmen mendukung program MBG. Namun, keduanya berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan terkait anggaran agar beban APBD Samarinda tidak semakin berat.

“Saya berharap masalah pendanaan ini bisa segera ditangani melalui APBN agar tidak membebani anggaran daerah yang sudah terbatas,” pungkas Sani. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)