ANALOGNEWS.id - Warga RT 21, Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang mengadakan rembuk warga terkait penggunaan dana stimulan di Kediaman Ketua RT 21 Tanjung Laut, Jl. Selat Malaka, pada Minggu (2/1/2022) malam.

Ketua RT, Widia Arsita mengatakan, rembuk ini sesuai Surat Edaran Walikota Bontang No. 188.6/1316/PEM/2021 Tentang "Pedoman penyusunan anggaran kegiatan program fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan berbasis rukun tetangga tahun anggaran 2022". 

Baca Lainnya :

• Mubes IKA SPP/SUPM Bone Akan Digelar, Ini Harapan Kordinator Angkatan XXIV 0
• Menjamu Karang, Cara Masyarakat Bontang Kuala Menjaga Kampung0
• Jaguar Land Rover Indonesia Resmi Buka Dealer di Jakarta Selata0
• IDI Ragu Kemampuan Vaksin dalam Menangkal Varian Omicron0
• PNS Diganti Robot, Irit Anggaran dan Kurangi Pungutan Liar0

Widia menjelaskan, pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan terkait penggunaan dana stimulan. Salah satu diantaranya, warga RT 21 mengusulkan pengembangan budidaya ikan nila dan ikan lele. 

"Ini diusulkan melihat proses budidaya ikan tersebut tidak terlalu rumit. Kita akan bentuk kelompok masyarakat yang berminat tersebut untuk diusulkan melalui dana stimulan" jelasnya.

Selain budidaya ikan, dalam rembuk itu warga  juga mengusulkan pengembangan ekonomi kreatif pada sektor makanan seperti usaha empek-empek. 

"Seperti kita ketahui empek-empek Bontang saat ini sangat diminati oleh berbagai masyarakat, tidak hanya masyarakat bontang saja, namun hingga keluar Bontang, maka dari itu kami bersama warga bersepakat mengusulkan pengembangan usaha empek-empek khas Bontang," lanjut Widia. 

Lebih lanjut, Widia Arsita juga berharap penggunaan dana stimulan tidak hanya terbatas pada pengembangan usaha ekonomi kreatif, namun juga dapat berupa pembangunan fisik jalan gang gang, Parit dan pengadaan fasilitas publik lainnya.

"Dana stimulan RT tahun ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kalau dulu kita kenal istilah Prolita/Produta yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik lingkungan RT hingga pengadaan fasilitas publik seperti tenda, kursi, lampu jalan, kalau sekarang hanya di fokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif dan harus berkelompok terus nominalnya tidak sampai 50 juta," tutup Widia. (Redaksi/AN)