ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya membawa angin segar bagi perekonomian, tetapi juga menantang ketahanan sektor-sektor utama daerah ini, terutama di bidang pangan. 

Gelombang pembangunan yang datang bersamaan dengan ledakan jumlah penduduk membuka peluang besar, namun tak lepas dari tantangan yang memprihatinkan. Salah satunya adalah penurunan produksi pangan yang semakin terasa.

Salah satu komoditas yang turut merasakan dampaknya adalah padi. Alih-alih berkembang, produksi padi di Kaltim justru menurun. Fenomena ini tidak lepas dari fenomena konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau area tambang, dua sektor yang kini mendominasi di Kaltim. 

Baca Lainnya :

• La Ode Nasir Perjuangkan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan untuk Warga Balikpapan Barat0
• Gebyar Taat Pajak 2024, Menguatkan Kesadaran Warga Kaltim Akan Pajak0
• Yonavia, Penyambung Aspirasi Warga dari Pedalaman Kaltim0
• Dilema Sistem Zonasi, Antara Pemerataan Pendidikan dan Realitas di Daerah0
• Benua Etam dan Tantangan Pendidikan Tinggi, Kaltim Butuh Kampus Baru0

Ironisnya, meski daerah ini memiliki potensi alam yang melimpah, ketergantungan terhadap suplai pangan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi, tetap tak terhindarkan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyadari betul permasalahan ini. Ia menjelaskan bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim banyak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, terutama tambang. Meski begitu, Ananda tetap optimis bahwa Kaltim bisa menjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan.

“Kita sebenarnya punya modal besar, yaitu luasnya wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Namun, yang menjadi masalah adalah minimnya data yang terintegrasi tentang potensi pertanian di tiap kabupaten/kota di Kaltim,” ujar Ananda saat diwawancarai awak media.

Bagi Ananda, langkah pertama yang harus ditempuh adalah membangun database yang komprehensif untuk memetakan potensi lahan pertanian. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk merancang kebijakan ketahanan pangan yang sesuai dengan kebutuhan IKN.

"Pemetaan lahan yang akurat, mulai dari luas, kesuburan tanah, hingga jenis komoditas yang cocok ditanam, adalah kunci untuk meningkatkan produksi pangan kita. Jika kita punya data yang tepat, kita bisa mengoptimalkan setiap potensi lahan yang ada. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar," jelasnya.

Kaltim, lanjutnya, memiliki sejumlah wilayah yang sudah dikenal sebagai lumbung pangan, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU). Namun, Ananda meyakini masih banyak daerah lain di Kaltim yang memiliki potensi serupa namun belum digarap secara maksimal.

"Pendekatan yang dibutuhkan harus holistik, melibatkan semua pihak dari hulu ke hilir. Ini harus menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.

Untuk itu, Ananda mendukung program food estate sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan Kaltim. Program ini, menurutnya, dapat memperkuat swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Namun, ia juga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap petani.

“Keberhasilan food estate sangat bergantung pada kebijakan yang berpihak pada petani. Jangan sampai program ini malah merugikan mereka. Jika dilakukan dengan serius dan berpihak pada petani, food estate bisa menjadi jalan keluar untuk masalah ketahanan pangan kita,” tuturnya.

Ananda pun menekankan bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik. 

Menurutnya, ketahanan pangan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Kaltim, terutama di tengah dinamika pesatnya pembangunan IKN.

“Kita tidak hanya membicarakan masa depan IKN, tetapi juga masa depan Kaltim secara keseluruhan. Tanpa ketahanan pangan yang kuat, masa depan kita akan semakin rentan,” tukasnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)