ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Samarinda semakin memanas, terutama dengan maraknya praktik jual beli BBM eceran yang semakin meresahkan masyarakat. 

Keberadaan pedagang BBM eceran, yang kerap beroperasi tanpa izin, dinilai sebagai salah satu penyebab utama terhambatnya distribusi BBM yang merata, sehingga memperburuk kelangkaan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, mengungkapkan bahwa praktik ilegal ini harus segera dihentikan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, guna menindak para pelaku yang memanfaatkan celah distribusi BBM yang sudah diatur oleh pemerintah dan Pertamina.

Baca Lainnya :

• Bankeu Rp500 Miliar untuk Samarinda, Harapan Baru Atasi Banjir dan Pembangunan Kota0
• Sambut IKN, Nur Hadi Saputra Ajak Pengusaha Muda Balikpapan Lebih Percaya Diri0
• Membangun Masa Depan Kaltim Melalui Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan0
• Menggali Potensi Manufaktur untuk Perekonomian Kaltim yang Lebih Kuat0
• Pelajar Kaltim Menyuarakan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Saat Reza Fachlevi Ziarah ke Yaman0

"Meski regulasi sudah ada, kenyataannya banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan pribadi. Ini yang harus segera dihentikan," tegas Fuad dalam wawancaranya dengan awak media.

Fuad menambahkan bahwa penyebab kelangkaan BBM yang semakin parah adalah ketidakpatuhan sebagian pembeli terhadap aturan batas pembelian, serta adanya kolusi antara operator SPBU dan pembeli yang kerap menawarkan imbalan agar bisa mendapatkan BBM lebih dari yang seharusnya. Dampaknya, stok BBM di SPBU cepat habis, antrean panjang pun tak terhindarkan, dan kelangkaan semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Namun, tidak hanya soal distribusi yang terhambat, Fuad juga menyoroti potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pedagang BBM eceran. Banyak pedagang yang tidak mematuhi standar keamanan dalam penyimpanan BBM, seperti lokasi penjualan yang dekat dengan pemukiman warga dan penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Ini meningkatkan risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar.

"Kondisi ini sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani, bisa menimbulkan bencana yang tak terduga. Keamanan warga harus menjadi prioritas utama," tegas Fuad, menambahkan urgensi langkah cepat dari pihak berwenang.

Fuad juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik jual beli BBM eceran ini. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kelangkaan dan memastikan distribusi BBM kembali normal, tanpa gangguan.

"Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar. Ini demi keselamatan warga dan kelancaran distribusi BBM," pungkas Fuad, dengan harapan agar masalah kelangkaan ini segera teratasi. (Fai/Adv/DPRDKaltim)