- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD PPU Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Pekerjaan di Bawah Umur di Perusahaan

Keterangan Gambar : Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, menekankan bahwa perusahaan di wilayah PPU harus diawasi untuk menghindari pekerja anak di bawah umur.
Andi menyatakan bahwa pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis di PPU tidak melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.
“Perlu ada pengawasan agar tidak ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja usia anak,” ujar Andi.
Baca Lainnya :
- DPRD PPU Dorong Konsumsi Pangan Lokal, Tingkatkan Kesejahteraan dan Keberagaman Gizi0
- Dorong Pengelolaan dan Pemodalan Program Seribu Kolam Ikan0
- Thohiron Imbau Sekolah di PPU Hentikan Penjualan Buku0
- Kesetaraan Gender Dorong Perubahan Signifikan di PPU0
- Syahrudin M Noor Minta Dukungan KKP RI untuk Kesejahteraan Nelayan di PPU0
Menurutnya, pemerintah harus menyediakan fasilitas bermain dan tempat wisata yang layak untuk anak-anak, sehingga hak-hak mereka terpenuhi secara menyeluruh. Ia berharap PPU bisa memiliki fasilitas yang mendukung KLA (Kabupaten Layak Anak).
“Sasaran kami KLA itu memang tersedia semua fasilitas, tempat bermain, tempat wisata anak-anak dan lainnya seperti tenaga kerja anak-anak juga,” kata Andi.
Andi menambahkan bahwa ia ingin dinas terkait lebih aktif dalam melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PPU. Menurutnya, dengan adanya pengawasan yang ketat, risiko pekerja anak di perusahaan bisa ditekan dan diantisipasi lebih awal.
“Tidak menutup kemungkinan adanya pekerja usia anak di beberapa perusahaan, dan itu harus betul-betul diawasi,” tegas Andi.
Ia juga mengakui bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur masih mungkin terjadi di beberapa tempat, terutama di wilayah industri. Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk selalu melakukan pemantauan dan pengecekan rutin.
Andi berharap bahwa sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten PPU dapat menjadi daerah yang bebas dari pekerja anak. Menurutnya, PPU harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.
"Kabupaten PPU harus mampu menjaga dan memastikan semua anak-anak terbebas dari beban pekerjaan yang seharusnya tidak mereka jalani," pungkas Andi. (Adv)










.jpg)
