ANALOGNEWS.id, PPU - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berproses, namun DPRD mengaku masih memerlukan kejelasan terhadap beberapa aspek teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, saat dimintai keterangan soal kelanjutan penyusunan RPJMD pasca-penyerahan rancangan awal oleh pemerintah daerah.

“Jadi salah satu yang paling gampang kita ingat itu karena di Permendagri yang baru, Nomor 2 Tahun 2025 ini kan, jadi semua merujuk ke situ,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• RPJMD Bupati PPU Disusun, DPRD Pastikan Sinkron dengan Nasional dan Provinsi0
• DPRD Dorong Kantor OPD Dibangun Terpusat Sesuai RTRW PPU0
• DPRD PPU Nilai Banyak OPD Belum Punya Kantor, Pelayanan Publik Bisa Terganggu0
• Jelang Lonjakan Penduduk IKN, DPRD PPU Desak Percepatan Penambahan Armada Sampah0
• Struktur Tanah Labil, Thohiron Dorong Jalan Beton Jadi Solusi Permanen di PPU0

Menurutnya, aturan terbaru ini menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD kepala daerah terpilih, mulai dari penjabaran visi-misi hingga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan nasional.

Namun Syahrudin mengakui, karena regulasi ini masih baru, masih banyak pemerintah daerah maupun DPRD kabupaten/kota lain yang juga belum sepenuhnya memahami implementasi teknisnya. Hanya pemerintah provinsi dan DPRD provinsi yang disebutnya telah sampai pada tahap kesepakatan dokumen.

“Makanya kami ingin melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait hal-hal yang harus kita lakukan karena di daerah lain juga masih belum, hanya Pemprov yang ada kesepakatan dengan DPRD Provinsi,” lanjutnya. (*)