ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur meninjau langsung rencana pengalihan jalan provinsi oleh PT Berau Coal Energy di Kabupaten Berau, Sabtu (2/8/2025). Monitoring ini dilakukan untuk memastikan izin crossing dan tukar-menukar jalan telah sesuai prosedur sebelum digunakan untuk mendukung operasional tambang.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, bersama Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, perwakilan Dinas PUPR Kaltim Muhran, serta perwakilan PT Berau Coal Yoyok R Purnomo. Rombongan meninjau jalur di Kampung Gurimbang, Jalan Poros Sambaliung–Talisayan.

Abdulloh menjelaskan, pengalihan jalan provinsi yang saat ini melintasi area tambang dinilai penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan operasional, sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Sambut Positif Kembalinya Garuda Indonesia Layani Rute Samarinda–Jakarta0
• DPRD Kaltim Dukung Export Center Balikpapan sebagai Pusat Pemberdayaan UMKM0
• Ketua Komisi III DPRD Kaltim Apresiasi Pembukaan Kajati Kaltim Cup 20250
• Ketua DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Usulkan Limbah Sawit Jadi Pakan Alternatif0
• Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara Menguat, DPRD Kaltim Sebut Aspirasi Panjang Masyarakat 0

“Sepanjang prosedur sudah lengkap dan memenuhi syarat, saya kira untuk memudahkan investasi maka perlu dilaksanakan. Kami akan suport,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pengalihan jalur harus mendapat persetujuan otoritas berwenang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menyebut PT Berau Coal telah mengurus perizinan lebih dari dua tahun. Ia berharap proses segera rampung agar kepastian hukum dan iklim investasi tetap terjaga.

“Kami bersama Ketua Komisi III sama-sama mencari jalan terbaik supaya proses perizinan cepat selesai dan tidak berlarut-larut,” kata Bambang.

Monitoring ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)