ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam acara Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS), sekaligus pemberian penghargaan atas kinerja penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur. Acara tersebut berlangsung di Ruang Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024).

Sarkowi menegaskan bahwa program yang diluncurkan tersebut sangat krusial dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Ia mendorong adanya kolaborasi dan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program ini. 

“Kami mendukung penuh agar ada aksi nyata yang mengikuti komitmen yang sudah ditandatangani, bukan sekadar formalitas. Harus ada tindakan yang sampai ke masyarakat," ujar Sarkowi.

Baca Lainnya :

• Jual Beli BBM Eceran Marak di Kaltim, Fuad Fakhruddin Minta Oknum Ditindak Tegas0
• Bankeu Rp500 Miliar untuk Samarinda, Harapan Baru Atasi Banjir dan Pembangunan Kota0
• Sambut IKN, Nur Hadi Saputra Ajak Pengusaha Muda Balikpapan Lebih Percaya Diri0
• Membangun Masa Depan Kaltim Melalui Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan0
• Menggali Potensi Manufaktur untuk Perekonomian Kaltim yang Lebih Kuat0

Menurut Sarkowi, keberhasilan program SBS dan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat. 

"Masyarakat kita sudah akrab dengan kehidupan di sungai, sehingga untuk mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan, perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lebih dekat dengan mereka. Penyadaran ini sangat penting, karena berkaitan erat dengan budaya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sarkowi menekankan bahwa rencana aksi untuk percepatan SBS dan penurunan stunting harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Identifikasi wilayah yang membutuhkan prioritas juga menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Ini adalah program bersama, jadi kolaborasi antar semua pihak, termasuk dukungan anggaran, sangat dibutuhkan," pungkasnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)