ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menekankan urgensi penanganan krisis air bersih di Balikpapan yang terus menjadi penghambat utama perkembangan kota. Menurutnya, ketersediaan air bersih bukan hanya soal kesejahteraan warga, tetapi juga faktor penentu arah pembangunan Balikpapan ke depan.

Damayanti menilai kondisi ini semakin memprihatinkan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya urbanisasi. 

"Sampai hari ini, Balikpapan masih mengalami kekurangan air bersih. Ini masalah mendasar yang tak kunjung tuntas. Kalau tidak segera ditangani, akan terus menghambat pertumbuhan kota," tegasnya beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Tegaskan: Premanisme Oknum, Bukan Cerminan Ormas Resmi0
• DPRD Kaltim Serius Perjuangkan Akses Jalan dan Air Bersih di Kubar-Mahulu0
• DPRD Kaltim Dukung Penuh Pembangunan PLTA 300 MW di Mahulu0
• Debat Zonasi Memanas Jelang SPMB 2025/2026: DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Kualitas Sekolah0
• Dua Pasien RSUD AWS Samarinda Terindikasi COVID-19, DPRD Kaltim Masyarakat Tetap Waspada 0

Salah satu sumber air baku potensial yang bisa dimaksimalkan adalah Sungai Wain. Namun, pemanfaatan sungai ini terganjal oleh statusnya sebagai kawasan hutan lindung, yang membuat proses perizinan menjadi rumit dan sangat sensitif dari sisi lingkungan.

"Masalah utamanya adalah izin. Sungai Wain berada di kawasan hutan lindung. Ini membuat upaya pemanfaatannya untuk air baku menjadi terbentur aturan," ujar politisi PKB tersebut.

Damayanti mengakui adanya dilema antara upaya memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, ia menilai bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa terus dikesampingkan. 

"Di satu sisi, kita butuh air. Di sisi lain, kita juga tidak ingin merusak habitat. Tapi tidak bisa dibiarkan berlarut. Harus ada langkah cerdas dan kompromi yang saling menguntungkan," lanjutnya.

Ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan, serta instansi kehutanan untuk mencari solusi terpadu. Damayanti menekankan bahwa penyediaan air bersih adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan pendekatan lintas sektor.

"Perlu sinergi nyata untuk menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan hidup warga. Sungai Wain bisa tetap dijaga, tapi juga bisa dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan dasar masyarakat," tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)