ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang akan dimulai pada 16 Juni, perdebatan sengit tentang pemerataan kualitas pendidikan dan dampak sistem zonasi kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, secara tajam menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi banyak siswa, terutama di daerah dengan fasilitas pendidikan negeri yang minim.

"Kalau kualitas semua sekolah merata, tak ada alasan anak berebut masuk ke sekolah unggulan," tegas Damayanti.

Menurut Damayanti, akar permasalahan dalam SPMB bukan semata-mata sistem zonasi, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, khususnya jenjang SMA. Jika semua sekolah memiliki standar yang setara, ia yakin masyarakat tidak akan lagi terfokus pada sekolah favorit. 

Baca Lainnya :

• Dua Pasien RSUD AWS Samarinda Terindikasi COVID-19, DPRD Kaltim Masyarakat Tetap Waspada 0
• Pupuk Indonesia Temui Para Petani Perbatasan Republik Indonesia - Papua Neugini0
• Bimtek DPRD Kaltim di Yogyakarta: Dorong Penguatan Good Governance dan Sinergi Eksekutif-Legislatif0
• Mahasiswa PAI UIN Samarinda Audiensi ke DPRD Kaltim, Soroti Tantangan Kebijakan Pendidikan Daerah0
• DPRD Kaltim Sambut Audiensi Kader Pemimpin Muda, Dorong Peran Strategis Pemuda dalam Pembangunan Dae0

"Kalau kualitas sekolah merata di tiap kabupaten, saya yakin persoalan SPMB ini tidak akan muncul lagi. Itu harapan saya," ujarnya.

Sebagai legislator yang baru kali ini menghadapi proses SPMB, Damayanti mengaku terkejut dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di daerah pemilihannya, Balikpapan. Ia menemukan fakta mencengangkan bahwa daya tampung SMA negeri di kota tersebut sangat terbatas, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa tertampung. Kondisi ini makin parah di beberapa wilayah, seperti Balikpapan Tengah yang bahkan tidak memiliki SMA.

Ia mempertanyakan ke mana siswa-siswa tersebut harus melanjutkan pendidikan jika tidak ada pilihan sekolah dalam radius zonasi mereka. 

"Balikpapan Tengah bahkan tak punya sekolah menengah atas. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?" tanyanya.

Tak hanya itu, Damayanti juga menyentil ketimpangan persepsi di kota besar seperti Samarinda yang masih membedakan sekolah unggulan dan sekolah biasa. Ia menekankan perlunya distribusi guru berkualitas secara merata agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap "pinggiran" atau kurang diminati.

Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti program bantuan pendidikan GratisPol (gratis biaya pendidikan) yang belum menyentuh siswa sekolah swasta. Damayanti meminta kejelasan apakah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa mendapatkan bantuan serupa jika terpaksa masuk sekolah swasta dengan biaya yang jauh lebih besar.

"Kalau di negeri terbantu, tapi kalau masuk swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan mereka yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri," harapnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)