ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Para guru di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berjuang di tengah ketidakpastian hak mereka. Meskipun telah bertahun-tahun mengabdikan diri di ruang kelas, janji kesejahteraan melalui sertifikasi masih belum terwujud. 

Masalah sertifikasi yang seharusnya menjadi penghargaan bagi tenaga pendidik ini, nyatanya telah dibiarkan berlangsung lebih dari satu dekade tanpa kejelasan.

Salehuddin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, menanggapi serius ketidakberesan yang terjadi dalam penyelesaian sertifikasi ini. Baginya, masalah ini bukan sekadar soal administrasi yang tertunda, tetapi tentang penghargaan dan pengakuan terhadap profesi guru yang sangat vital.

Baca Lainnya :

• Pendidikan dan Pembinaan Pemuda Jadi Senjata Utama Perangi Narkoba0
• Urai Polemik Krisis Air Bersih di Samarinda, Subandi Dorong Solusi Nyata0
• DPRD PPU Gelar Pelantikan Pimpinan Baru, Fokus Segera Bahas APBD dan Perda0
• Legislator PKB Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN Jelang Pilkada 20240
• Anggota DPRD PPU Dorong Pemda Kembangkan Pariwisata Budaya di Benuo Taka0

"Permasalahan ini sudah lama dikeluhkan oleh para guru. Saya heran mengapa urusan sertifikasi ini tak kunjung selesai, bahkan sudah lebih dari 10 tahun," ungkap Saleh dengan nada prihatin. 

Menurut Saleh, sertifikasi tidak hanya soal dokumen atau formalitas, tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Guru yang sudah bersertifikat seharusnya menerima tunjangan yang sesuai, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membentuk generasi masa depan.

“Guru yang mendapat sertifikat harusnya memiliki tunjangan dalam jumlah tertentu. Saya harap Pemprov segera menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut. 

“Ini akan berdampak negatif pada semangat dan kualitas pengajaran mereka. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Saleh berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan terbaik. (Fai/Adv/DPRDKaltim)