- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Dewan Dukung Rencana Pembangunan SMA Baru di Kutai Timur, Meski Terkendala Kebijakan Provinsi

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriyani
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur tengah merencanakan penambahan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di wilayah tersebut. Rencana ini mendapat sambutan positif dari anggota DPRD Kutai Timur, Fitriyani, yang menilai pembangunan sekolah baru ini dapat menjadi solusi atas masalah keterbatasan kuota siswa di sekolah negeri yang terus berulang setiap tahun.
Fitriyani mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk menghadirkan sekolah baru yang dianggapnya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. “Penambahan sekolah ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kuota di sekolah negeri tingkat SMA yang sering menjadi isu utama setiap tahunnya. Dengan adanya SMA baru, lebih banyak anak di Kutai Timur yang akan mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujar Fitriyani kepada media.
Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar karena kewenangan untuk membangun SMA berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bukan lagi di tangan pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, Fitriyani tetap berharap agar pembangunan SMA baru ini bisa direalisasikan, dengan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Baca Lainnya :
- Pemerintah Kutai Timur Rencanakan Penarikan Pajak 10 Persen untuk Usaha Cafe, Dewan Minta Sosialisas0
- Dari Kukar Bebaya, Rp50 Juta per RT Hasilkan Perubahan Nyata di Desa-desa Kukar0
- Fun Fishing Bontang Kuala: Ajang Silaturahmi dan Hiburan Menarik Masyarakat0
- Yosep Udau Dorong Pembelian Kabel Standar untuk Antisipasi Kebakaran0
- Abaldus Badu Soroti Ketimpangan Harga Beras dan BBM di Kutai Timur0
Menurut Fitriyani, masalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah bukanlah hal yang sulit. Anggaran yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur cukup besar dan bisa dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa setiap tahun, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA selalu menjadi polemik, terutama karena terbatasnya kapasitas sekolah yang ada.
“Penyediaan lahan tidak menjadi kendala karena anggaran Kutai Timur cukup memadai. Masalah utamanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan persetujuan dari Disdikbud Provinsi untuk menambah jumlah sekolah. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Kutai Timur, yang semakin hari semakin mendesak,” jelasnya.
Fitriyani juga menyinggung soal sistem zonasi dalam PPDB, yang menurutnya sering kali menjadi penghalang bagi siswa berprestasi untuk diterima di sekolah yang mereka inginkan. Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa sistem zonasi ini, meskipun memiliki tujuan yang baik, terkadang tidak mampu mengakomodir keinginan siswa dan orang tua.
“Kami sering mendengar keluhan dari orang tua dan siswa tentang bagaimana sistem zonasi menghalangi anak-anak yang berprestasi untuk masuk ke sekolah yang mereka idamkan. Ini adalah masalah yang perlu kita pikirkan bersama, meskipun kebijakan berada di provinsi, kami berharap pendidikan di Kutai Timur tetap bisa berkembang sesuai dengan harapan masyarakat,” lanjutnya.
Fitriyani berharap rencana pembangunan SMA baru ini bisa segera diwujudkan. Dengan bertambahnya sekolah, diharapkan permasalahan PPDB dapat terselesaikan, dan lebih banyak anak-anak di Kutai Timur yang bisa mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar rencana ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Adv)

Views: 568










.jpg)
