ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Di balik predikat "Kota Layak Anak" yang disandang Samarinda, masih tersembunyi persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda, yakni praktik pernikahan dini yang masih cukup tinggi. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi tersebut, yang menurutnya mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

“Pernikahan usia anak adalah sinyal darurat bagi kita semua. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi cermin dari minimnya edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak kita,” ujar Puji.

Baca Lainnya :

• Keberadaan Pak Ogah Jadi Sorotan DPRD, Diminta Tak Hanya Ditertibkan Tapi Juga Diberdayakan0
• Samarinda Belum Punya Aturan Limbah Domestik, DPRD Desak Percepatan Regulasi0
• Ronald Minta Parkir Liar Ditertibkan, Soroti Pungli yang Rugikan Warga dan Daerah0
• Polemik Pendirian Gereja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi dan Dialog Terbuka0
• Minim Fasilitas, Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Pemkot Belum Maksimal Tangani Masalah Sosial0

Puji menilai bahwa upaya mencegah pernikahan dini harus dimulai dari kesadaran kolektif masyarakat. Peran orang tua, sekolah, tokoh agama, dan aparat pemerintah lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

“Selama kita hanya fokus pada penindakan tanpa menyentuh akar budayanya, pernikahan dini akan tetap terjadi. Kita harus perkuat ketahanan keluarga dan edukasi sejak dini, termasuk di sekolah dan lingkungan tempat tinggal,” ungkapnya.

Menurut Puji, praktik pernikahan dini tak jarang terjadi secara sembunyi-sembunyi melalui jalur informal, seperti penghulu tidak resmi. Situasi ini berakibat pada tingginya angka putus sekolah serta membatasi akses anak terhadap pendidikan dan hak-haknya yang lain.

“Anak-anak yang seharusnya masih belajar dan bermain malah harus mengurus rumah tangga. Ini tentu memengaruhi kualitas sumber daya manusia kita ke depan,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya ruang dan fasilitas publik yang ramah anak di banyak kawasan permukiman. Keberadaan taman bermain, ruang kreatif, dan layanan konseling remaja masih sangat terbatas, terutama di pinggiran kota.

“Bicara kota layak anak itu bukan hanya soal label. Kita harus hadirkan ruang-ruang fisik dan sosial yang benar-benar mendukung mereka bertumbuh dengan sehat dan bahagia,” jelas politisi perempuan tersebut.

Meski demikian, Puji mengapresiasi beberapa langkah awal Pemkot seperti program Kartu Identitas Anak (KIA), kampanye internet sehat, hingga penyediaan ruang ramah anak di sejumlah fasilitas umum. Namun ia berharap langkah-langkah ini bisa diperluas jangkauannya hingga ke level RT dan sekolah-sekolah.

“Program yang bagus itu harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, jangan berhenti di pusat kota saja,” terangnya.

Sebagai penutup, Puji menyerukan pentingnya membangun kota yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak, tidak hanya dari sisi kebijakan, tapi juga budaya dan praktik sosial sehari-hari.

“Kita semua, baik pemerintah, masyarakat, orang tua, pendidik punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak bisa tumbuh tanpa tekanan dan tanpa kehilangan masa kecil mereka. Mereka bukan hanya generasi penerus, tapi juga aset terbesar kota ini,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)