- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Anggota DPRD Kaltim Soroti Maraknya Prostitusi di Wilayah Penyangga IKN

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terancam jika persoalan sosial di wilayah penyangga tidak ditangani serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti maraknya praktik prostitusi yang menjadi indikasi lemahnya ketahanan sosial di kawasan tersebut.
“Saya tegaskan, pembangunan fisik IKN harus seiring dengan pembinaan masyarakatnya. Prostitusi bukan sekadar isu moral, tapi tanda adanya keretakan sosial yang berbahaya bagi fondasi proyek nasional ini,” ujar Sarkowi.
Politikus Golkar ini mengkritik tindakan razia yang hanya bersifat sementara tanpa solusi jangka panjang. Ia mendorong integrasi edukasi moral, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku dan jaringan mucikari.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil0
- Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim0
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
“Sasaran utama harus pelaku di balik layar, bukan hanya yang tampak di lapangan,” tegasnya.
Sarkowi mengajak pemerintah provinsi, Otorita IKN, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk bersinergi menciptakan lingkungan sosial sehat dan berkelanjutan.
“Ketahanan sosial adalah pondasi utama kemajuan. Jangan sampai IKN berdiri megah di atas tatanan masyarakat yang rapuh,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
