- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menilai kondisi sekolah di perbatasan sangat memprihatinkan, mulai dari kekurangan guru hingga bangunan yang tidak layak pakai.
“Anak-anak di pelosok belajar tanpa meja, kursi, bahkan ruang kelas hampir roboh. Ini mencerminkan ketidakadilan pembangunan,” tegas Hamas, sapaan akrab Hasanuddin.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan yang terpusat di kota membuat anak-anak di pedalaman terus tertinggal. Kondisi ini diperparah oleh penerapan kurikulum nasional yang tidak sesuai dengan ketersediaan fasilitas di daerah terpencil.
Baca Lainnya :
- Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim0
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
Hamas mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis data lapangan, serta mengingatkan bahwa Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan asal ada komitmen politik yang kuat.
“Pemerataan pendidikan bukan slogan, tapi agenda strategis yang harus diwujudkan bersama pemerintah, legislatif, dan masyarakat,” pungkas politisi Partai Golkar ini. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
