ANALOGNEWS.id, Samarinda - Perencanaan tata ruang di Kota Samarinda saat ini sering menuai pro dan kontra, khususnya dikalangan masyarakat. Hal itu terjadi karena masih banyak aktivitas-aktivitas yang mengganggu aktualisasi pengoptimalan aturan yang sudah di tetapkan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak pembangunan-pembangunan yang terjadi di wilayah yang rawan akan bencana alam. 

Hal ini tentu bukan terjadi oleh satu atau dua ognum saja, melainkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sering menyepelekan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Baca Lainnya :

• Sri Puji Astuti Sampaikan Tantangan PAUD dan Kesetaraan Gender di Samarinda0
• Novan Syahronny Berikan Pesan Bagi Para Guru0
• Adnan Faridhan : GOR Segiri Siap jadi Central Futsal Nasional0
• Puji Nilai Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Hidup di Samarinda Harus Seimbang0
• Pembangunan Kanal dan Kolam Retensi, Viktor : Upaya Atasi Banjir di Kota Tepian0

Andriansyah sapaan akrabnya, menyebutkan salah satu contoh permasalahan yang sering ditoleransi, ialah pembangunan pemukiman di daerah yang disediakan untuk menjadi wilayah kontroling. Salah satunya seperti daerah resapan air yang sangat penting untuk menangani masalah air. 

"Kalau wilayah itu sudah ditentukan sebagai daerah resapan air, jangan sekali-kali mengeluarkan izin untuk pemukiman atau perumahan. Itu masalah mendasar kita," kata Andriansyah.

Lebih lanjut kata Andriansyah, Samarinda adalah salah satu kota yang secara geografis sejajar dengan perairan sungai. Tentu permasalahan utama yang sering terjadi adalah banjir. Meskipun tidak ada sampah, luapan air sungai dan curah hujan yang tinggi tetap mampu untuk membuat Kota Tepian ini tergenang air.

"Ketika banjir mencari tempat untuk meresapkan diri, gak ada. Terus ketika pemerintah sekarang ingin membuat kolam resistensi di wilayah pemukiman, mau tidak mau harus merelokasi," ucapnya.

Terakhir, Andriansyah mengatakan bahwa wilayah vital seperti daerah resapan air tidak diperbolehkan untuk dibangun pemukiman, karena hal tersebut dapat memancing khalayak masyarakat guna membangun tempat tinggal dilingkungan tersebut. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)