ANALOG NEWS - Wali Kota Bontang, Basri Rase, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III DPRD Kota Bontang Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3, Sekretariat DPRD Bontang, pada Senin (24/6/2024) siang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua DPRD Kota Bontang, Wakil-wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Beliau menyampaikan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan opini WTP ke-10 yang diraih Bontang secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014 hingga 2023.

Baca Lainnya :

• Pemkot Bontang Gelar Deklarasi Anti Narkoba: Lawan Peredaran Narkoba Bersama!0
• Wali Kota Hadiri Bontang Bersholawat: Merajut Kebersamaan dan Memohon Keberkahan0
• Wali Kota Bontang Sambut Kajari Baru, Jalin Sinergi untuk Kemajuan Kota0
• Wali Kota Bontang Kukuhkan Petugas PPK dan PPS Pemilu 2024: Junjung Tinggi Integritas!0
• Wali Kota Bontang Lepas Kontingen Atlet Porda Perpamsi VI Kaltim, Target Juara!0

"Alhamdulillah, Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami mampu mempertahankan opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut dari tahun anggaran 2014 sampai 2023," ujar Basri Rase.

Wali Kota Bontang juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 dari sumber penerimaan pendapatan daerah dengan target Rp 2,16 triliun lebih dapat direalisasi sebesar Rp 2,44 triliun lebih atau dengan presentase capaian 113,30 persen.

Lebih lanjut, Wali Kota Bontang menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang merupakan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

"Penjabaran secara lengkap sudah disampaikan melalui buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Buku Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023," ungkapnya.

Setelah menyampaikan sambutannya, Wali Kota Bontang menyerahkan Nota Pertanggungjawaban tersebut kepada pimpinan rapat yakni Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam beserta Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris.

Pencapaian opini WTP selama 10 tahun berturut-turut ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Bontang dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini patut diapresiasi oleh semua pihak dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa depan.

Mari kita bersama-sama mengawal dan mengawasi penggunaan APBD Kota Bontang agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memajukan Kota Bontang. (ADV)