ANALOGNEWS.id, PPU - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong adanya terobosan baru dalam penyelesaian persoalan distribusi dan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Salah satu gagasan yang tengah diusulkan adalah keterlibatan Bank Kaltimtara sebagai lembaga keuangan daerah dalam mempermudah mekanisme transaksi pupuk bagi petani.

“Kami sebenarnya ada gagasan, bagaimana Bank Kaltimtara ikut berpartisipasi mengurai juga masalah kemudahan akses untuk berbelanja pupuk itu,” kata Syahrudin, saat ditemui usai rapat dengar pendapat terkait sektor pertanian, baru-baru ini.

Baca Lainnya :

• Haryono Dorong Pengembangan Jalan Usaha Tani, Petani Penajam Mulai Kembali ke Lahan0
• Bendungan Telake Didorong DPRD Jadi Solusi Krisis Air di Babulu0
• Mahyuddin Minta Pemerintah Daerah Revisi RTRW demi Keadilan Ruang0
• Perbaikan Infrastruktur di Sektor Pertanian Jadi Prioritas DPRD PPU0
• DPRD PPU Dorong Peningkatan Potensi Wisata Pantai di Benuo Taka0

Menurut Syahrudin, selama ini akses petani terhadap pupuk bersubsidi masih menemui banyak kendala di lapangan. Salah satunya adalah sistem kartu tani yang digunakan untuk mengakses pupuk bersubsidi, yang ternyata belum berjalan efektif karena bergantung pada integrasi perbankan yang tidak fleksibel.

Ia mengungkapkan bahwa sistem kartu tani yang digunakan petani terhubung langsung dengan Bank BRI. Namun dalam praktiknya, banyak kartu tani yang tidak memiliki saldo aktif. Akibatnya, petani tetap harus mendatangi kantor bank untuk melakukan penyetoran terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan kartu tersebut untuk bertransaksi.

“Kemarin sempat ada kendala karena ada kartu tani yang terintegrasi dengan Bank BRI, ternyata BRI itu enggak ada isinya, disuruh menganteri dulu ke BRI untuk stor baru bisa dibelanjakan,” ujarnya.

Bagi petani yang berada di desa atau wilayah pelosok, kondisi ini menjadi beban tambahan. Mereka tidak hanya harus menempuh jarak yang jauh untuk menyetorkan uang ke bank, tetapi juga harus menghadapi antrean dan birokrasi perbankan yang memakan waktu. Sistem ini, menurut Syahrudin, justru memperumit akses pupuk dan berpotensi mengganggu jadwal tanam para petani.

“Kalau seperti itu kan semakin jauh birokrasinya,” tegasnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Syahrudin mengusulkan agar pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan Bank Kaltimtara sebagai bank milik pemerintah daerah yang dinilai lebih fleksibel dan dekat dengan struktur kebijakan lokal.

Ia menilai, jika Bank Kaltimtara dapat difungsikan sebagai mitra kartu tani atau sistem pembiayaan pupuk bersubsidi, maka rantai birokrasi bisa dipangkas dan distribusi pupuk lebih tepat sasaran.