ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengingatkan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap pegawai yang terindikasi terlibat narkoba. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) harus diusut tuntas jika terbukti melanggar, demi menjaga integritas dan citra pemerintahan.

“Artinya jika memang itu terbukti hasilnya positif. Saya kira harus ada regulasi tegas yang mengatur itu. Tinggal nanti Bupati memberikan sanksi seperti apa,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan tes urin secara rutin bagi pegawai. Syahrudin mengusulkan agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, tetapi juga di sekretariat DPRD PPU. 

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Soroti Pentingnya Dukungan Modal untuk Petani Tambak di Kecamatan Babulu0
• Wahid Minta Fasilitas PJU di Sepanjang Jalan Menuju IKN Nusantara0
• Ketua DPRD PPU Raup Muin Minta Program Penanganan Stunting Diperhatikan0
• Sariman Tekankan Pentingnya Pengadaan Toilet Portable di Kabupaten PPU0
• Syarifuddin Desak Bupati Terpilih Lanjutkan Pembangunan Jembatan Sungai Riko0

“Termasuk saya, diperiksa. Tidak ada masalah,” katanya. 

Menurut Syahrudin, penindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan suatu keharusan. Ia khawatir bahwa jika pemerintah tidak mengambil tindakan yang tepat, citra ASN dan pemerintah daerah akan tercoreng. 

“Citra ASN akan menjadi buruk. Lingkungan pemerintah daerah harus bersih dari narkoba,” tegasnya.

Kekhawatiran ini menjadi semakin relevan mengingat dampak negatif narkoba terhadap masyarakat. Lingkungan pemerintahan yang bersih diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

”Dengan penegakan hukum yang ketat, akan ada efek jera bagi pegawai yang terlibat,” pungkasnya. (Adv)