- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Syahrudin Dukung Sekolah Rakyat di PPU, Asal Tidak Jadi Proyek Elit dan Tujuannya Jelas

Keterangan Gambar : Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor
ANALOGNEWS.id, PPU – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyatakan dukungannya terhadap wacana pendirian Sekolah Rakyat di daerahnya. Namun, dukungan itu disampaikan dengan satu catatan penting: program pendidikan alternatif tersebut harus memiliki arah yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan sistem pendidikan yang sudah ada.
“Kalau tujuannya baik, saya pasti dukung. Tapi harus jelas mau ke mana arahnya. Jangan sampai malah meminggirkan pendidikan formal yang sudah berjalan,” tegas Syahrudin.
Wacana pendirian Sekolah Rakyat tengah menjadi sorotan nasional sebagai bagian dari visi pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, Syahrudin mengingatkan agar program ini tidak menjadi proyek elitis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Baca Lainnya :
- Minim Koordinasi, DPRD PPU Soroti Nasib Desa dan Warga Lokal di Kawasan IKN0
- DPRD PPU Soroti Peran Dewan Pengawas yang Harus Aktif Kawal Layanan Kesehatan RSUD0
- Pengelolaan Sampah Dinilai Tak Bisa Hanya Tanggung Jawab Pemerintah0
- Pelabuhan Baru Dinilai Tak Cukup Dibangun, Kawasan Sekitarnya Diminta Siap Tumbuh0
- Perubahan Pola Pikir Petani Tak Bisa Instan, Edukasi Jadi Kunci Keberhasilan MT 20
Ia menilai, kejelasan sasaran dan peta jalan sangat penting agar Sekolah Rakyat benar-benar menyasar kesetaraan pendidikan, bukan sekadar jargon politik atau proyek seremonial.
“Kita harus tahu, sebenarnya Sekolah Rakyat ini mau capai apa? Kesetaraan nasional, peningkatan SDM, atau hanya pelengkap program pusat?” ujarnya mempertanyakan.
Syahrudin juga mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pendidikan formal yang sudah mapan, atau bahkan memicu konflik kelembagaan di daerah.
“Harus sinkron. Jangan sampai nanti guru-guru bingung, masyarakat bingung, dan akhirnya malah membebani anggaran tanpa hasil yang nyata,” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pendidikan selama berdampak positif bagi masyarakat dan dirancang dengan matang. (*)










.jpg)
